Di Balik Pujian 'Hij is de Man' Bung Karno untuk Natsir

Liputan6.com, Jakarta - Lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatra Barat pada 17 Juli 1908, Mohammad Natsir tumbuh menjadi salah satu politisi sekaligus cendekiawan terkemuka yang pernah dimiliki Indonesia. Di balik reputasi besarnya sebagai menteri penerangan sebanyak tiga kali dan perdana menteri sekali, Natsir meninggalkan warisan nyata berupa kesahajaan hidup yang total. 

Kompas dalam Tajuk Rencana edisi Selasa, 9 Februari 1993, menggambarkan kepribadian Natsir yang dianggap mampu memadukan antara perkataan dan perbuatan. Meski perilaku politiknya kerap dinilai kaku oleh sebagian kalangan karena menolak kompromi yang mengorbankan prinsip, integritas Natsir sebagai pejabat negara tak pernah goyah.

Kesederhanaan Natsir ini disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh dunia, salah satunya George McTurnan Kahin. Indonesianis sekaligus penulis buku Nationalism and Revolution in Indonesia ini mengaku sempat terheran-heran saat bertemu Natsir di Yogyakarta. Sebagai seorang menteri, baju yang dikenakan Natsir justru berupa jas yang penuh tambalan dengan kemeja butut yang hanya dua setel. 

Dalam buku Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan yang terbit pada 1978, Kahin menulis bahwa pakaian Natsir sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan.

Sifat yang tidak "aji mumpung" ini juga dirasakan langsung oleh keluarganya. Sitti Muchliesah (Lies), anak pertama Natsir, dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo pada 2008, mengenang momen sekitar tahun 1956 ketika seorang tamu dari Medan datang ke rumah mereka di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Menteng. Tamu tersebut berniat menghadiahkan mobil Chevrolet Impala, sebuah sedan mewah buatan Amerika yang sangat bergengsi saat itu.

Namun, Natsir menolaknya dan memilih tetap menggunakan mobil DeSoto miliknya yang sudah kusam. Kepada anak-anaknya, Natsir hanya berkata bahwa mobil itu bukan hak mereka dan apa yang ada sudah cukup. Bersama istrinya, Nur Nahar, Natsir selalu mengingatkan anak-anaknya untuk pandai mensyukuri nikmat dan tidak mencari apa yang tidak ada.

Puncak dari pembuktian integritas seorang Natsir terjadi pada 21 Maret 1951, sesudah ia menyerahkan mandat jabatan perdana menteri kembali kepada Presiden Soekarno. Anak bungsu Natsir, Ahmad Fauzie Natsir, menggambarkan kisah ini dalam tulisan "Kenangan Tentang Aba" di buku 100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah. 

Karena terus diganggu oleh lawan politik di parlemen, Natsir akhirnya memilih mundur. Ia menyopiri sendiri mobil dinasnya ke Istana untuk menemui Bung Karno, sementara sopirnya diminta membawa sepeda.

Usai pertemuan singkat sekitar 10 menit, mobil dinas tersebut langsung ditinggalkan di Istana. Natsir pulang menuju rumah jabatan dengan membonceng sepeda yang dikayuh oleh sopirnya. Tak lama setelah itu, ia langsung memboyong keluarganya pindah kembali ke rumah pribadi yang sempit di Jalan H.O.S. Cokroaminoto.

Rumah itu pun dahulu dibeli dari seorang kawan dengan cara meminjam uang dan dicicil bertahun-tahun. Keteguhan ini berlanjut saat sekretarisnya, Maria Ulfa, menyodorkan sisa dana taktis yang menjadi hak perdana menteri setelah ia mundur. Natsir menggeleng tegas dan memilih menyerahkan dana tersebut ke koperasi karyawan.

Di panggung politik nasional, nama Natsir tidak bisa dilepaskan dari dialektika panjangnya bersama Soekarno. Hubungan keduanya diwarnai oleh perdebatan ideologis yang sangat tajam mengenai dasar negara Indonesia, yang berlangsung sejak masa pergerakan tahun 1930-an hingga di sidang Konstituante pada akhir 1950-an.

Lukman Hakim dalam bukunya Soekarno-Natsir: Bertengkar dan Bersahabat mencatat bahwa inti perdebatan mereka berakar pada perbedaan pandangan yang mendasar, Bung Karno menganggap nasionalisme sudah cukup sebagai pemersatu bangsa dan khawatir jika membawa agama ke ranah politik justru akan memicu perpecahan.

Sebaliknya, Natsir berpendapat bahwa untuk mencapai kemerdekaan yang kokoh, nasionalisme saja tidak cukup. Bagi Natsir, dorongan nilai-nilai Islam akan memberikan fondasi moral dan semangat perjuangan yang jauh lebih kuat. Perdebatan ini sempat menajam lewat tulisan di berbagai media massa, terutama saat Soekarno diasingkan ke Ende dan Natsir aktif menulis di majalah Pembela Islam.

Sukarno yang kagum pada sekularisme Turki era Mustafa Kemal Ataturk menginginkan adanya pemisahan tegas antara urusan agama dan negara demi kemajuan modernitas. Natsir secara konsisten menolak argumen tersebut. Melalui tulisan-tulisannya, ia menegaskan bahwa bagi umat Islam, agama adalah sebuah totalitas hidup yang mencakup hukum dan tata negara. 

Pemikiran ini kemudian mengkristal pada konsep theistic democracy yang kerap disuarakan Natsir, sebuah gagasan demokrasi yang menjadikan Islam sebagai dasar konstitusi negara melalui prinsip syura, yang dikutip dari catatan NU.or.id.

Natsir meyakini, dasar Islam justru akan memberikan ruang bagi rakyat untuk mengoreksi pemerintahan yang tidak adil sekaligus melindungi hak-hak kaum minoritas secara hukum.

Uniknya, perdebatan sengit tentang ideologi tidak merusak hubungan personal mereka sebagai sesama pejuang bangsa. Natsir menceritakan bahwa perbedaan pandangan tersebut tidak membuat mereka berpisah. Ketika Bung Karno ditangkap dan dipenjara di Sukamiskin, kelompok Jong Islamieten Bond (JIB) yang dimotori Natsir justru menjadi pihak pertama yang datang menjenguk.

Begitu pula saat Sukarno dibuang ke Ende, kelompok Natsir rajin mengirimkan buku-buku bacaan. Dari tempat pembuangan itulah Sukarno berkorespondensi dengan guru agama Natsir, Ustaz Ahmad Hassan, yang surat-suratnya kemudian diterbitkan menjadi Surat Islam dari Endeh dan dimuat dalam buku utama Bung Karno, Di bawah Bendera Revolusi. 

Melalui surat tertanggal 22 April 1936, Sukarno bahkan sempat memuji tulisan berbahasa Belanda milik Natsir dan berpesan bahwa masa depan Indonesia bisa maju bila kelak dipimpin oleh mubaligh bermutu tinggi seperti Mohammad Natsir.

Menghormati kapasitas intelektual rival debatnya, Soekarno pun tidak ragu memberikan kepercayaan politik yang besar kepada Natsir pasca-kemerdekaan. Ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengajukan Natsir sebagai Menteri Penerangan pada periode 1946-1949, Bung Karno langsung menyetujuinya.

Merujuk laporan Majalah Tempo dalam artikel “Saat Mesra dengan Bung Karno”, Sukarno secara terbuka memuji Natsir dengan ucapan, “Hij is de man” (dialah orangnya). Julukan ini kembali bergema pada 3 April 1951 di hadapan sidang parlemen DPRS RIS. 

Saat wartawan Asa Bafagih bertanya mengapa Sukarno menunjuk Natsir dan kelompok Masyumi untuk memimpin kabinet setelah keberhasilan Mosi Integral memulihkan NKRI, Sukarno menjawab tegas bahwa mereka memiliki konsepsi nyata untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi.