Parlemen Jepang Akui Kripto sebagai Produk Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Kripto diklasifikasikan sebagai produk keuangan di Jepang. Hal itu setelah Parlemen Jepang mengesahkan dan memberlakukan amandemen terhadap Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa atau the Financial Instuments and Exchange Act.

Mengutip the block dari laporan NHK, Jumat, (17/7/2026), amandemen tersebut disetujui dalam sidang pleno Dewan Penasihat pada Rabu, 15 Juli 2026.

Rancangan Undang-Undang (RUU) kembali mendefinisikan aset kripto sebagai kategori produk keuangan yang berbeda yang mirip dengan saham dan obligasi. Sebelumnya, kripto diatur berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran sebagai bentuk metode pembayaran.

Perubahan baru itu termasuk larangan insider trading, pengungkapan wajib tahunan oleh penerbit aset kripto tertentu, dan hukuman yang lebih berat untuk operasi yang tidak terdaftar. Perubahan ketentuan terkait hukuman dengan menaikkan hukuman penjara maksimal dari tiga tahun menjadi 10 tahun, dan denda menjadi 10 juta yen dari tiga juta yen, berdasarkan laporan Coinpost.

Pajak Lebih Rendah untuk Kripto

Amandemen itu menetapkan dasar untuk perpajakan kripto terpisah dengan tarif efektif sekitar 20%. Saat ini, Jepang mengenakan pajak atas keuntungan kripto sebagai pendapatan lain-lain dengan tarif 55%. Reformasi pajak ini diharapkan mulai berlaku Januari 2028, mengingat penegakan hukum dimulai tahun fiskal 2027.

Selain itu, RUU ini juga meletakksan dasar untuk penerbitan domestik ETF kripto spot. Coinpost melaporkan Japan Exchange Group (JPX) mengincar pendapatan ETF kripto pertama paling cepat pada 2027. Lembaga tradisional diharapkan bertindak sebagai penerbit. Namun, persetujuan domestik untuk ETF bitcoin belum dikonfirmasi, menurut laporan itu.

Undang-undang ini akan diumumkan dalam waktu dekat, dan dijadwalkan mulai berlaku dalam waktu satu tahun setelah pengumuman. Aturan implementasi terperinci yang akan diselesaikan melalui peraturan dan pedoman pengawasan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Jepang mengambil langkah besar dalam pengembangan industri aset digital. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa secara resmi mengusulkan pembentukan kerangka regulasi untuk produk ETF kripto dan stablecoin berbasis yen sebagai bagian dari strategi transformasi keuangan digital nasional.

Dikutip dari CoinMarketCap, Sabtu (6/6/2026), usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, pada 1 Juni 2026. Jika terealisasi, Jepang berpotensi menjadi salah satu negara ekonomi besar pertama yang secara bersamaan mengembangkan produk investasi kripto yang diatur regulator sekaligus mendorong penggunaan stablecoin berbasis mata uang nasional.

Dalam rekomendasinya, asosiasi parlemen blockchain LDP mengusulkan reformasi perpajakan aset kripto, pengembangan keuangan berbasis blockchain (on-chain finance), serta pembentukan kerangka ETF kripto.

ETF kripto memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap aset digital seperti Bitcoin tanpa harus membeli dan menyimpan aset kripto secara langsung. Skema tersebut dinilai dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi investor sekaligus tetap berada dalam pengawasan regulator.

Bagi Jepang yang selama ini dikenal memiliki regulasi ketat terhadap aset digital, kehadiran ETF kripto akan menjadi perubahan besar dalam pendekatan terhadap investasi berbasis blockchain.

Usulan tersebut merupakan bagian dari agenda Digital Nippon 2026 yang diterbitkan LDP pada Mei lalu dan mencakup pengembangan blockchain, mata uang digital bank sentral (CBDC), stablecoin, serta reformasi pasar kripto.

Selain ETF kripto, pemerintah Jepang juga ingin mempercepat penggunaan stablecoin berbasis yen dalam sistem pembayaran dan transaksi bisnis.

Anggota parlemen LDP, Junichi Kanda, mengatakan Jepang perlu memperluas penggunaan teknologi keuangan berbasis blockchain di Asia, termasuk melalui penerbitan stablecoin berdenominasi yen.

Proposal tersebut bahkan mencakup konsep Global Stablecoin Corridor Initiative, yaitu jaringan yang memungkinkan stablecoin berbasis yen dan dolar AS dapat saling terhubung untuk mendukung transaksi lintas negara.

LDP menilai stablecoin bukan sekadar eksperimen aset digital, melainkan infrastruktur pembayaran masa depan. Hal itu didasarkan pada besarnya aktivitas transaksi bisnis domestik Jepang yang mencapai sekitar 1.200 triliun yen.

Selain itu, sekitar 40%-50% transaksi ekspor dan impor Jepang dengan negara-negara Asia saat ini telah menggunakan yen. Karena itu, stablecoin dinilai dapat membantu mempercepat dan mendigitalisasi arus transaksi yang sudah ada.

Pada April 2026, Menteri Keuangan Satsuki Katayama juga menyatakan implementasi stablecoin yen semakin mendekati kenyataan. Ia menyebut tiga bank besar Jepang berpotensi menerbitkan stablecoin berbasis yen pada 2027.

Langkah tersebut semakin diperkuat setelah aturan baru terkait stablecoin yang disusun regulator jasa keuangan Jepang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.