Sukses

Rusun Tak Tampung Warga Kampung Pulo, Pemprov DKI Dicap Tak Siap

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran di bawahnya sangat buruk dan tidak nyambung.

Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, diharuskan pindah ke rumah susun Komarudin atau Cipinang Besar Selatan (CBS) yang disediakan Pemprov DKI Jakarta, agar normalisasi Sungai Ciliwung segera dilakukan. Namun, langkah pemerintah itu dinilai tidak efektif.

"Relokasi warga tidak sebanding dengan jumlah rumah susun. Yang ada malah Pemprov DKI tidak siap," ujar pengamat perkotaan Nirwono Yoga kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Menurut Nirwono, Rusun Komarudin dan CBS hanya ada maksimal 2.000 unit, sementara warga Kampung Pulo yang harus dipindahkan sebanyak 3.900 kepala keluarga. Kemudian, walaupun Dinas perumahan DKI tahun ini membangun 4.500 unit, ada 34.000 warga di Kali Ciliwung yang harus pindah.

"Jadi kalau mau bangun ya sekitar 35.000 unit supaya bisa tertampung untuk normalisasi kali," terangnya.

Dia juga menyatakan pemerintah DKI setengah-setengah untuk memindahkan warga karena tidak diimbangi ketersediaan rusun yang tersedia.

"Koordinasi dinas terkait buruk sekali. Lurah camat tidak dibekali dengan rumah susun yang tersedia, kapan dipindahkan, di mana lokasinya. Tanpa persiapan. Dari Gubernur hingga lurah tidak nyambung. Gubernur mau relokasi rapi ketersediaan rusun tidak cukup," kata Nirwono.

Nirwono menuturkan, perubahan sosial budaya masyarakat yang biasa tinggal di rumah tinggal datar ke rumah susun juga harus diperhatikan. Masyarakat harus dipersiapkan secara mental untuk hidup di rumah susun.

"Contohnya, masalah buang sampah. Mereka yang tinggal di lantai 6, bagaimana buang sampahnya. Jangan-jangan karena malas dan jauh turun ke bawah, sampah di lempar begitu saja dari atas. Dan ini masih terjadi lho. Ini perlu pendampingan. Masih banyak PR," papar Nirwono.

Meski begitu, ia menilai langkah Pemprov DKI merelokasi warga di Kampung Pulo atau bantaran kali sudah tepat. Dengan adanya relokasi, maka normalisasi kali segera bisa dilakukan untuk mengurangi dampak banjir Jakarta.

Dia menambahakan, Pemprov DKI harus fokus mengenai penanganan banjir. Kalau ingin menormalisasi sungai, maka harus fokus pada relokasi warganya. "Jangan malah bikin sodetan dulu," tandas Nirwono. (Mvi/Mut)

Baca juga:

Walikota Jaktim: Warga Kampung Pulo Harus Pindah, Itu Harga Mati
Masih Banjir 2 Meter, Kampung Pulo Kembali Diguyur Hujan
Jokowi Ingin Pindahkan Warga Kampung Dalam ke Rusun

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini