Mekanisme Pemilihan Wapres di MPR Belum Final

Mekanisme pemilihan wakil presiden di MPR masih dibahas maraton oleh Panitia Ad Hoc.

Diterbitkan 19 November 2026, 18:38 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Mekanisme pemilihan wakil presiden masih diperdebatkan Panitia Ad Hoc MPR.
  • Panitia Ad Hoc menyusun rancangan aturan pemilihan berdasar hukum jelas.
  • Proses ini melibatkan ahli, terbuka publik, rampung 8 Desember 2026.

 

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, mekanisme pemilihan masih menjadi perdebatan dalam rapat perdana yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Bukan hanya soal voting atau musyawarah mufakat, panitia juga harus menentukan tata cara pemungutan suara apabila pemilihan dilakukan melalui voting.

“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” kata Bambang.

Menurut dia, perdebatan mengenai tata cara pemilihan tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan pendapat masing-masing anggota. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

“Pokoknya kalau MPR rapat, waduh semua pegang buku, buka buku semua. Itu ngerinya. Jadi enggak ada orang yang berpendapat ‘Ini brainstorming’ enggak ada. Harus ada aksaranya dalam pasal,” ujarnya.

Bambang menyebut proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merupakan peristiwa langka. Karena itu, panitia harus menyiapkan aturan secara cermat, termasuk menghadapi kemungkinan persoalan yang muncul saat pemilihan.

 

Masih Berproses

Setali tiga uang, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman membenarkan bahwa mekanisme pemilihan belum diputuskan.

Saat ditanya apakah pemilihan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat, Benny menjawab.

“Belum, belum,” katanya.

Benny menjelaskan, Panitia Ad Hoc mendapat tugas menyusun rancangan Ketetapan MPR mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden.

Rancangan itu nantinya dibahas dan disepakati di tingkat panitia, kemudian dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan MPR sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

“Tentu sesuai dengan konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR,” ujar Benny.

Selain mengatur mekanisme pemilihan, panitia juga bertugas menyiapkan rancangan Ketetapan MPR mengenai pengangkatan dan pelantikan wakil presiden terpilih.

Seluruh rancangan tersebut harus rampung paling lambat 8 Desember 2026, sehari sebelum rapat paripurna.

Untuk mengejar tenggat tersebut, Panitia Ad Hoc akan menggelar rapat secara maraton. Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB, Senin (23/11/2026).

Benny mengatakan pembahasan juga akan melibatkan para ahli dan dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengikuti proses penyusunan mekanisme pemilihan wakil presiden.

“Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup,” katanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6