Bareskrim Periksa 59 Saksi, Hasil Penyidikan Dugaan Makar Segera Dibuka

Bareskrim Polri telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar. Hasil penyidikan akan diekspose bersama kejaksaan sebelum diumumkan kepada publik.

Diterbitkan 19 November 2026, 18:29 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri telah memeriksa 59 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar. Pemeriksaan dilakukan secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami konstruksi perkara sekaligus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang berpotensi terkait dengan kasus tersebut.

"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," ujar Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).

Dia menjelaskan, pemeriksaan juga menyasar sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Keterangan mereka didalami untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan dengan perkara dugaan makar.

"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal pada Kamis ini. Kegiatan tersebut turut melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan saksi ahli untuk memastikan objektivitas serta ketepatan konstruksi hukum perkara.

Selanjutnya, hasil gelar perkara akan diekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026). Bareskrim berencana menyampaikan perkembangan penyidikan secara lengkap kepada masyarakat setelah proses tersebut.

"Hari ini kita gelar di internal, besok kita gelar di kejaksaan, dan besok baru nanti akan kami sampaikan juga kepada masyarakat secara lengkap pada saat press conference," tegas Susatyo.

Dia menambahkan, Bareskrim telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan sejak awal laporan polisi diterbitkan. Koordinasi antara penyidik dan jaksa peneliti juga terus dilakukan untuk mendalami perkara tersebut.

Susatyo memastikan penyidikan dilakukan dengan mengedepankan kecepatan, objektivitas, dan prosedur hukum yang berlaku.

"Dan kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan," ucapnya.

 

Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar

Penyidikan dugaan makar merupakan pengembangan penanganan perkara setelah Bareskrim Polri menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sedikitnya 38 orang saksi serta meminta keterangan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara.

Selain perkara dugaan makar, Bareskrim juga menangani penyidikan dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping secara paralel. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempatnya adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim Slamet Uliandi.

Di sisi lain, proses penegakan kode etik di internal Polri juga terus berjalan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, Mabes Polri telah menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.

Menurut Trunoyudo, sidang etik tersebut akan mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri juga masih melakukan pendalaman secara berkelanjutan terkait dugaan keterlibatan pihak berinisial TK. Nama tersebut sebelumnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6