Polri Usul 6 Mekanisme Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

Dalam pembahasan RUU Penyadapan, Polri mengusulkan pengawasan berjenjang dan pencatatan yang tidak boleh diubah.

Diterbitkan 16 November 2026, 16:21 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Kabaintelkam usulkan enam mekanisme kendali penyadapan untuk cegah penyalahgunaan.
  • Mekanisme meliputi pembatasan sasaran, perintah tertulis, dan pencatatan ketat.
  • Sanksi tegas akan diterapkan bagi pelanggar, serta pengawasan berjenjang.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan.

Usulan tersebut disampaikan Dedy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy.

Pertama, pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Dedy mengusulkan agar penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, larangan tegas penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Dedy, penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Ketiga, penyadapan harus dilakukan atas perintah tertulis pimpinan dan memiliki batas waktu yang jelas. Khusus di lingkungan Intelkam, ia mengusulkan jangka waktu penyadapan selama satu bulan.

“Mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah,” jelas Dedy.

 

Usulan Berikutnya

Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat. Dedy menegaskan, catatan tersebut tidak boleh diubah atau dihapus. Penggunaannya juga perlu diaudit secara berkala.

Kelima, pengawasan harus dilakukan secara berjenjang melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta fungsi Inspektorat Pengawasan dan Profesi dan Pengamanan (Propam).

Keenam, perlu ada sanksi tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Dedy merinci, sanksi tersebut dapat berupa pidana melalui peradilan umum, sanksi etik dengan hukuman terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), hingga hukuman disiplin.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, Baintelkam memberikan dukungan teknis kepada penyidik. Sementara itu, kewenangan penyidikan dan perizinan tetap berada pada penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Baintelkam Polri tidak melakukan penyidikan, namun dapat memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum,” tandasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6