Respons Pertama Irjen Eko Hadi Usai Dipecat Polri

Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Diterbitkan 17 November 2026, 22:02 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Irjen Eko Hadi Santoso dipecat tidak hormat dari Polri.
  • Ia terbukti melakukan pemufakatan jahat penyadapan ilegal.
  • Eko Hadi menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas perbuatannya.

Liputan6.com, Jakarta - Irjen Eko Hadi Santoso dipecat secara tidak hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri. Ia disebut menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Hal tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti jalannya persidangan.

"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Choirul Anam kepada wartawan di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko Hadi menghadirkan sembilan saksi dalam sidang komisi tersebut. Satu di antaranya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR.

"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu adalah saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ungkap Trunoyudo.

Dalam keputusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa Eko Hadi diduga melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penyadapan ilegal dengan menggunakan alat milik Polri.

"Maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access," jelasnya.

 

PTDH

Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).

“Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.

Selain sanksi administratif, Eko juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela.

“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.

Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf c, dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1, dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf d, dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf f, dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6