Budiman Soal Rocky Gerung Wantimpres: Republik Butuh Teknokrasi dan Filsafat

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai Indonesia membutuhkan tradisi pemikiran yang mampu menjaga hubungan antara gagasan kebangsaan, politik, dan praktik pemerintahan.

Menurutnya, kebutuhan tersebut relevan dengan kehadiran pemikir filosofis seperti Rocky Gerung di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Budiman mengatakan Indonesia tidak lahir semata dari proses administratif pembentukan sebuah negara. Gagasan tentang Indonesia justru telah lebih dahulu dibayangkan oleh para tokoh pergerakan sebelum republik berdiri pada 1945.

“Indonesia adalah imagined community, komunitas yang direka-bayangkan, dan itu bukan sindiran. Ia lahir dari imajinasi yang berbobot, dari orang-orang yang sebelum 1945 sudah membayangkan sebuah negara-bangsa yang belum ada,” kata Budiman dalam pesan singkat yang diterima.

Menurutnya, konsep imagined community dapat digunakan untuk memahami karakter dasar Indonesia. Sebelum Republik berdiri secara institusional, gagasan mengenai Indonesia telah hidup dalam perdebatan politik, tulisan, organisasi pergerakan, hingga pergulatan intelektual para pendirinya.

Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir, misalnya, bukan hanya aktor politik. Ketiganya juga merupakan pemikir yang memperdebatkan persoalan kemerdekaan, demokrasi, ekonomi, bentuk masyarakat, hingga masa depan bangsa.

“Pendiri-pendiri kita, Soekarno, Hatta, Sjahrir, adalah politisi sekaligus pemikir yang bertarung gagasan di ruang publik,” ujar eksponen aktivis reformasi 1998 itu. 

Budiman menilai sejarah tersebut menunjukkan bahwa politik Indonesia sejak awal memiliki dimensi intelektual yang kuat. Karena itu, karakter republik tidak cukup dilihat dari sisi administrasi pemerintahan.

Negara memang membutuhkan birokrasi, perencanaan, data, anggaran, dan instrumen kebijakan. Namun, seluruh perangkat tersebut tetap membutuhkan gagasan mengenai masyarakat dan masa depan yang hendak diwujudkan.

“Bangsa yang dilahirkan dengan bobot imajinasi seperti itu tidak bisa dikelola hanya dengan logika administratif,” katanya.

Budiman menyebut republik membutuhkan dua kapasitas sekaligus, yakni kemampuan teknokratis untuk menerjemahkan gagasan menjadi program dan kebijakan, serta kapasitas filosofis untuk menguji apakah arah tersebut tetap sesuai dengan tujuan dasar republik.

“Indonesia butuh dua kaki sekaligus: pemikiran teknokratis supaya imajinasi itu bisa dikerjakan, dan pemikiran filosofis supaya imajinasi itu tidak kehilangan arah,” ujarnya.

Dalam kerangka itu, Budiman melihat kehadiran Rocky Gerung di Wantimpres bukan sekadar persoalan penambahan seorang penasihat Presiden. Kehadiran pemikir kritis di lingkungan kekuasaan, menurutnya, dapat ditempatkan dalam tradisi hubungan antara pemikiran dan kekuasaan dalam menentukan arah republik.

Namun, Budiman menegaskan pemikiran filosofis tidak dapat menggantikan kerja pemerintahan dan teknokrasi.

Wantimpres secara konstitusional memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, sedangkan keputusan tetap berada di tangan Presiden. Kehadiran seorang pemikir juga tidak otomatis membuat keputusan pemerintah menjadi lebih baik.

Menurut Budiman, nilai seorang pemikir di lingkungan kekuasaan justru terletak pada kemampuannya memberikan perspektif berbeda dan kritis terhadap keputusan yang sedang dipertimbangkan.

Dalam konteks tersebut, ia menilai independensi Rocky menjadi penting. Seorang penasihat yang tetap memiliki ruang untuk mengkritik, kata Budiman, dapat menjalankan fungsi korektif terhadap kekuasaan.

Persoalannya adalah memastikan pemikiran tersebut tidak berhenti sebagai wacana.

“Filsafat tanpa instrumen eksekusi hanya jadi wacana, dan teknokrasi tanpa filsafat bisa jadi mesin yang efisien menuju arah yang keliru,” katanya.

Karena itu, menurut Budiman, perdebatan mengenai Rocky Gerung di Wantimpres dapat dilihat lebih luas daripada persoalan personal atau politik sesaat.

Perdebatan tersebut menyentuh pertanyaan tentang bagaimana republik yang lahir dari gagasan tetap menjaga gagasan itu ketika telah berkembang menjadi negara dengan birokrasi, institusi, anggaran, dan kekuasaan yang kompleks.

Indonesia, dalam perspektif Budiman, tidak cukup hanya mampu mengelola negara yang sudah ada. "Republik juga harus terus mampu membayangkan negara seperti apa yang hendak diwujudkan," kata dia.