Kejar Tahapan Pemilu, DPR Patok Target RUU Pemilu Tuntas Awal 2027

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu beserta naskah akademiknya rampung dalam waktu tiga bulan, atau paling lambat pada akhir Desember 2026 hingga awal Januari 2027.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, yang akrab disapa Gus Khozin menyatakan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu saat ini sedang menyusun lini masa (timeline) pembahasan.

Jadwal kerja tersebut diproyeksikan selesai pada pekan ini atau paling lambat pekan depan.

"Dalam waktu dekat kita akan menyusun timeline waktu. Bisa minggu ini, bisa minggu depan, maksimal minggu depan lah,” ujar Khozin kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Khozin menjelaskan, proses penyusunan draf RUU Pemilu dan naskah akademik akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Panja berencana mengundang LSM/NGO pemerhati pemilu, kalangan akademisi, partai politik nonparlemen, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Mulai dari NGO pemerhati pemilu, akademisi, kemudian partai non-parlemen juga, tokoh-tokoh, ormas, semua pihak yang punya concern untuk memenuhi prinsip public participation,” kata dia.

Ia menambahkan, Komisi II DPR sebenarnya telah mengumpulkan masukan, data, serta kajian dari puluhan pihak selama lebih dari satu tahun terakhir. Bahan-bahan tersebut kini tinggal dipertajam untuk dituangkan ke dalam draf resmi.

“Komisi II kan sudah satu tahun lebih, kita sudah punya tabulasi, masukan, data, kajian dari beberapa berbagai pihak, ada puluhan pihak itu ya. Tinggal melakukan penajaman-penajaman,” terangnya.

Khozin menegaskan bahwa target tiga bulan tersebut merupakan jadwal resmi penyusunan draf awal dan naskah akademik RUU Pemilu.

“RUU Pemilu dan naskah akademik. Secara official ya, tiga bulan itu secara official,” tegas Khozin.

Setelah draf dan naskah akademik rampung, pembahasan lanjutan RUU Pemilu ditargetkan berlangsung selama tiga bulan berikutnya, yakni pada Januari hingga Maret 2027.

“Kalau ini pembahasan tiga bulan berarti Januari, Februarinya Maret lah, tiga bulan berikutnya, maksimum ya itu,” tuturnya.

Akselerasi pembahasan dilakukan karena DPR harus berkejaran dengan tahapan pemilu yang dinilai sudah mulai berjalan.

“Secepat mungkin. Karena kita kan juga berkejaran dengan tahapan yang memang sudah harus segera berjalan,” kata Khozin.

Mengenai forum atau alat kelengkapan dewan yang akan memimpin pembahasan lanjutan, Khozin menyebut hal itu belum diputuskan.

Menurutnya, Pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menugaskan pembahasan tersebut kepada Panitia Khusus (Pansus), Panja Komisi II, maupun Badan Legislasi (Baleg).

“Pimpinan bisa menugaskan pembahasannya di Pansus, bisa di Panja Komisi II, bisa di Baleg,” ujarnya.