KPK Ungkap Alasan Geledah 3 Ruang Dirjen Kementerian ATR/BPN

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan menggeledah tiga ruangan direktur jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait perkara dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HBG) Summarecon di Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Tiga ruangan tersebut adalah tempat kerja Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.

"Terkait kegiatan penggeledahan, ini tentunya adalah kebutuhan penyidik untuk mencari alat bukti tambahan yang sudah diperoleh pada tahap awal penyidikan pasca penyelidikan perkara tersebut diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/9/2026).

"Dan tentunya, lokasi-lokasi yang dilakukan penggeledahan, yang pertama adalah lokasi yang memang sudah dipasangi KPK line atau penyegelan pada tahap penyidikan. Yang kemudian penyidik masuk, melakukan pencarian bukti-bukti yang dibutuhkan," sambungnya.

Terkait dugaan keterlibatan ketiga dirjen dalam kasus suap tersebut, Budi mengatakan semua bergantung pada perkembangan penyidikan. Dia hanya memastikan bahwa OTT adalah pintu masuk bagi KPK untuk mendalami dan mengembangkan perkara serta menemukan permasalahan di Kementerian ATR/BPN secara lengkap.

"Tentunya KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi juga secara tuntas," jelas dia.

Budi juga mengatakan penyidik nantinya akan melakukan konfirmasi kepada ketiga dirjen yang ruangannya digeledah.

"Ya tentunya dari penggeledahan yang sudah dilakukan di tiga ruangan dirjen itu, nantinya juga butuh dilakukan konfirmasi, permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan temuan-temuan penyelidik ya di ruangan-ruangan yang sudah dilakukan penggeledahan," terang Budi.

"Karena tidak hanya tiga ruang dirjen saja yang dilakukan penggeledahan, tapi juga ada sejumlah ruangan direktorat yang terkait ya di Kementerian ATR/BPN," lanjut dia.

KPK sebelumnya mengungkap dugaan suap pembukaan blokir HGB untuk lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada 14 September 2026, KPK mengamankan sebanyak 19 orang hingga akhirnya menetapkan delapan orang tersangka. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri.

Selain Lampri, KPK menetapkan tujuh orang lain sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi.

Kemudian pihak swasta yakni, Arif Sugiyanto dan Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, serta Rizal Pahlevi. Khusus Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry, keempatnya diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK juga telah melakukan penyidikan dengan menggeledah sejumlah tempat. Sebelum Summarecon Bogor, tim penyidik sudah mencari barang bukti di tiga lokasi berbeda.

Usai penetapan tersangka, KPK menggeledah Kementerian ATR/BPN pada Kamis (17/9/2026). Dari kegiatan itu, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik (BBE) yang berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.

Kemudian pada Jumat (18/9/2026), KPK menggeledah dua titik sekaligus. Yakni kantor pusat PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Jakarta Timur dan kediaman pribadi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri di Bekasi.

Dari kantor PT Summarecon Agung Tbk, KPK menemukan dokumen surat hak guna bangunan (SHGB) untuk lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, dokumen terkait dengan keuangan perusahaan dan berkas yang berkaitan dengan PT Kencana Jayaproperti Agung (KCJA), dan BBE.

Sementara dari rumah pribadi Lampri, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut.