Survei Poltracking: Mayoritas Publik Nilai Pengangguran Belum Teratasi

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 57,3 persen publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum berhasil menurunkan angka pengangguran.

Temuan tersebut merupakan hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang digelar pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan persoalan ekonomi masih menjadi isu yang paling kuat dalam persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Lagi-lagi isu ekonomi paling determinan, paling kuat dalam persepsi yang kami rekam dalam persepsi publik yaitu persoalan menurunnya angka pengangguran atau belum terselesaikannya isu mengatasi pengangguran dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” kata Hanta dalam konferensi pers daring, Senin (31/8/2026).

Selain soal pengangguran, 51,6 persen responden menilai pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, hanya 32,2 persen yang menilai pemerintah berhasil menurunkan angka pengangguran.

Tekanan ekonomi juga tercermin dari kondisi pengeluaran rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka saat ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, 27,7 persen menyebut pengeluaran mereka lebih sedikit.

Persoalan harga kebutuhan pokok turut menjadi perhatian. Mayoritas responden, yakni 55,6 persen, menilai harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir. Hanya 38,3 persen yang menilai harga kebutuhan pokok masih terjangkau.

Mahalnya harga kebutuhan pokok bahkan menjadi persoalan utama yang paling banyak dirasakan masyarakat. Sebanyak 44,3 persen responden menyebut persoalan tersebut, jauh di atas masalah lain yang masing-masing berada di bawah 10 persen.

Menurut Hanta, kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat karena pendapatan belum meningkat seiring dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi daya beli masyarakat yang sedang turun karena bisa jadi faktor penghasilan tidak meningkat tetapi harga kebutuhan pokok justru meningkat sehingga daya beli masyarakat relatif mengalami penurunan,” ujar Hanta.

Karena itu, menurut Hanta, persoalan lapangan kerja perlu menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat dinilai memiliki ekspektasi besar agar pemerintah mampu menyediakan pekerjaan sekaligus memperkuat kondisi ekonomi keluarga.

“Di sisi lain, publik punya ekspektasi besar terhadap pemerintah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan ‘menyelamatkan’ kondisi ekonomi keluarga,” kata Hanta.