Demo 27 Agustus di DPR, AMPB Bakal Bawa 2 Tuntutan Ini

AMPB telah menyampaikan tuntutan serupa di Kabupaten Pati pada 13 Agustus.

OlehRaynaldo Ghiffari Lubabah
Diterbitkan 26 Agustus 2026, 13:36 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Massa menyiapkan atribut Demo 27 Agustus di depan Gedung DPR Jakarta pada Rabu (26/7/2026).
Perbesar
Massa menyiapkan atribut Demo 27 Agustus di depan Gedung DPR Jakarta pada Rabu (26/7/2026). ANTARA/Adimas Raditya
Jadi intinya...
  • AMPB akan aksi damai di DPR RI pada 27 Agustus 2026.
  • Tuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor.
  • Aksi mendukung gerakan Jabodetabek, bukan melengserkan Presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), akan berlangsung damai.

Massa dari Pati membawa dua tuntutan, yakni pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

BACA JUGA:Ramai Penundaan Transaksi Rekening Donasi Demo Pati, OJK Buka Suara
BACA JUGA:26 Agustus 1968: Konvensi Nasional Partai Demokrat AS Jadi Insiden Berdarah

Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan masyarakat di kawasan Jabodetabek yang juga menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi.

"Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus," kata Botok saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dia menegaskan AMPB tidak membawa agenda untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik," ujarnya.

Menurut Botok, kedatangan masyarakat Pati ke Jakarta bertujuan menyampaikan aspirasi mengenai pemberantasan korupsi sekaligus memberikan masukan kepada DPR RI dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

 

Demo Hanya di DPR

Sebelumnya, AMPB telah menyampaikan tuntutan serupa di Kabupaten Pati pada 13 Agustus. Saat itu, mereka meminta DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Setelah mengetahui adanya rencana aksi dengan tuntutan serupa di Jakarta, AMPB memutuskan ikut menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI.

"Kita datang ke DPR RI untuk memberi masukan agar segera disahkan RUU tersebut," katanya.

Botok memastikan massa AMPB akan memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI dan tidak melakukan pergerakan ke lokasi lain. Dia juga memastikan kelompoknya tidak mengajak peserta melakukan tindakan anarkis.

"Kita aksi fokus di depan DPR RI dan kita fokus kepada dua tuntutan itu," ujarnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6