Bahlil Minta Fraksi Golkar Kritik Menteri yang Lambat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta anggota Fraksi Golkar DPR RI tak segan mengkritik kementerian yang lambat menjalankan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu juga berlaku bagi kementerian yang dipimpin kader Golkar.

Bahlil menegaskan, kritik parlemen bukan berarti Golkar tidak mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, koreksi diperlukan agar program pemerintah berjalan sesuai target.

“Semua menteri yang ada di Golkar enggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, enggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung,” kata Bahlil saat memberikan pengarahan kepada pengurus DPP, DPD, dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).

Menurut Bahlil, kementerian yang realisasi programnya lambat harus didorong oleh anggota fraksi. Ia bahkan menyebut Kementerian ESDM, yang saat ini dipimpinnya, juga harus mendapat sorotan jika pelaksanaan programnya tersendat.

“Nggak apa-apa, itu kita harus fair. Kalau kita mau, karena memperlambat realisasi kalau programnya udah jalan, itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, belanja pemerintah menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Jika anggaran lambat dieksekusi, dampaknya dapat merembet pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, dia meminta kader Golkar di parlemen berani memberikan koreksi kepada para menteri. Menurutnya, menteri dari Golkar harus mampu menjawab kritik dengan argumentasi yang baik dan benar.

“Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi. Jangan kita memposisikan diri benar dengan segala maha firman-Nya,” tegas Bahlil.

Bahlil menegaskan, sikap kritis tersebut tidak bertentangan dengan posisi Golkar sebagai partai pendukung pemerintah. Golkar, kata dia, merupakan salah satu partai dengan perolehan kursi terbesar dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, dukungan terhadap pemerintah harus diwujudkan dengan memastikan program yang dicanangkan Presiden benar-benar berjalan. Fraksi Golkar diminta mengawal pembahasan anggaran agar program pemerintah tidak berhenti sebatas gagasan.

“Masukan-masukan yang konstruktif harus dimaknai sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah,” katanya.

Bahlil juga meminta anggota fraksi mencermati pembahasan RAPBN 2027. Ia menekankan perlunya kesinambungan antara arah kebijakan Presiden, program kementerian, dan alokasi anggaran.

“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” pungkasnya.