Jamwas Tegaskan Kasus Febrie Sah Ditangani Kejagung, Rujuk Perkara Asabri

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) yang juga Ketua tim 9, Rudi Margono, menepis tudingan pelimpahan perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, mekanisme itu sudah pernah diterapkan dalam perkara korupsi PT Asabri.

“Tidak benar kalau dibilang tidak ada dasar hukumnya. Itu pernah dilakukan pada perkara Asabri,” kata Rudi usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Menurut Rudi, baik Polri maupun Kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Sehingga pelimpahan perkara antarpenyidik dimungkinkan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Polri penyidik, Kejaksaan juga penyidik. Jadi tidak ada persoalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat menangani perkara Asabri, dirinya juga menerima pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya ketika masih bertugas di Jampidsus.

Pengalaman tersebut, kata Rudi, menjadi salah satu dasar penerapan mekanisme serupa dalam penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikembangkan dari tiga perkara korupsi hasil pelimpahan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Menurut Rudi, mekanisme pelimpahan perkara justru memberikan kepastian hukum. Karena dilakukan dari penyidik Polri kepada penyidik Kejaksaan Agung yang sama-sama memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi.

“Penyerahan dugaan kasus eks Jampidsus justru memberikan kepastian hukum. Dari penyidik Polri diserahkan kepada penyidik pada Jampidsus. Sama-sama penyidik,” katanya.

Selain itu, penanganan perkara di Kejaksaan Agung dinilai lebih efektif karena selain bertindak sebagai penyidik, lembaga tersebut juga memiliki kewenangan sebagai penuntut umum.

“Kalau diserahkan ke Kejaksaan yang juga sebagai penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Apalagi perkara korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan perkara yang harus didahulukan penyelesaiannya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudi mengungkapkan penyidik telah mengasesmen tiga perkara dugaan korupsi yang dilimpahkan dari Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasilnya, ketiga perkara dinilai saling berkaitan sehingga diterbitkan satu Sprindik dugaan TPPU.

“Setelah kami asesmen tiga perkara itu agar menjadi terang, kami kolaborasikan dengan barang bukti yang ada,” ujarnya.

Menurut Rudi, penyidik kemudian menyinergikan seluruh alat bukti dari tiga perkara agar konstruksi perkara menjadi utuh dan memudahkan pengembangan penyidikan.

“Akhirnya dengan perkara itu kami sinergiskan alat buktinya biar perkaranya menjadi terang dan penyidik Kejaksaan akan lebih leluasa mengembangkan, maka terbitlah Sprindik TPPU,” katanya.

Ia menegaskan penerbitan Sprindik TPPU itu tidak menghapus penanganan tiga perkara korupsi yang telah ada. Seluruh alat bukti justru dirangkai untuk mengungkap dugaan aliran dana hasil tindak pidana secara menyeluruh.

“Kalau ada keterkaitan tentu akan kami rangkai. Makanya dilakukan asesmen lebih dulu,” tutur Rudi.

Menurut dia, penyidikan masih berpeluang berkembang apabila dalam proses penggeledahan maupun pemeriksaan saksi ditemukan alat bukti baru yang mengarah pada tindak pidana lain.

“Bisa jadi dugaan-dugaan itu ke depan jika ada ditemukan dalam penggeledahan, mungkin ke depan bisa digunakan,” tandasnya.

Namun demikian, katanya, Kejaksaan Agung tetap bersinergi dengan penyidik Polri dalam menangani perkara tersebut.