Trauma Korban Penyekapan di Jakpus: Ganti Uang atau Tangan Patah

Liputan6.com, Jakarta - Tegar mengaku masih trauma usai mengalami penyekapan dan penyiksaan selama bekerja di sebuah percetakan di Jakarta Pusat. Hal itu diungkapkannya saat dijenguk Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, Rabu (1/7/2026) kemarin.

Tegar kemudian menceritakan duduk perkara yang membuatnya mendapat perlakuan tidak menyenangkan tersebut. Dia awalnya dituduh mengambil limbah pelat cetak sebanyak 10 kali di tempatnya bekerja.

“Awalnya saya dituduh mencuri limbah pelat cetak. Setelah itu saya mengalami kekerasan bersama teman-teman saya dan kemudian langsung dibawa ke rumah dan dipermalukan di depan warga sekitar,” kata Tegar.

Dalam perkara ini, terdapat tiga korban penyekapan yakni Tegar Saputra, Adit Saputra, dan Rafly Jaelani.

Tegar mengungkap pihak perusahaan meminta uang ganti sebesar Rp50 juta kepada masing-masing korban. Padahal, lembah pelat yang diambil hanya berkisar harga senilai Rp200 ribu.

Dia pun tak menampik bahwa dirinya memang mengambil limbah pelat tersebut lantaran sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya yang sedang sakit.

“Saat itu saya memang sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarga yang sedang sakit,” ucapnya.

Dia  juga membantah tuduhan bahwa dirinya berulang kali mengambil limbah pelat cetak.

Ia mengaku mendapat ancaman kekerasan apabila tidak mampu membayar uang yang diminta perusahaan.

“Adik pemilik perusahaan, Albert, mengancam kalau saya tidak membayar Rp50 juta maka tangan saya akan dipatahkan. Teman-teman saya juga mendapat ancaman yang sama,” ungkapnya.

Tegar menyebut dirinya bekerja sebagai pekerja lepas selama sekitar dua tahun di perusahaan percetakan tersebut dengan gaji Rp500 ribu per bulan tanpa BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau sakit atau membutuhkan biaya pengobatan, saya tanggung sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan negara hadir melindungi hak-hak para korban penyekapan dan penyiksaan di sebuah perusahaan percetakan di Jakarta Pusat.

Hal ini disampaikan Iqbal saat menjenguk salah satu korban bernama Tegar kediamannya, Rabu.

“Saya memastikan seluruh biaya pengobatan yang berkaitan dengan kasus ini menjadi tanggung jawab negara. Seluruh biaya akan ditanggung pemerintah, termasuk apabila korban membutuhkan pendampingan psikiater akibat trauma yang dialami,” kata Iqbal.

Iqbal mengaku dirinya mendapat mandat langsung untuk memastikan hak-hak para korban tidak diabaikan, baik hak kesehatan maupun hak ketenagakerjaan.

Iqbal juga meminta agar proses hukum berjalan tanpa adanya intimidasi terhadap korban maupun kuasa hukum korban dari LBH Kalimantan Barat.

“Saya ingin memastikan Saudara Petrus beserta tim kuasa hukum dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak mana pun. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menurut Iqbal, tindakan merantai dan menyekap pekerja merupakan tindak pidana sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa dibenarkan.

Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kapolri agar kasus tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“Saya juga telah menyampaikan langsung kepada Kapolri agar kasus ini mendapat perhatian serius. Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya.