Pramono Anung Beberkan Kunci Bereskan 2 Proyek Mangkrak Puluhan Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap kunci di balik penyelesaian dua proyek sempat mangkrak selama bertahun-tahun di Jakarta, yakni proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said dan penataan lahan Sumber Waras.

Menurut Pramono, penertiban proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said telah mangkrak selama lebih dari dua dekade diawali dengan konsultasi dilakukan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta agar setiap langkah yang diambil memiliki kepastian hukum.

"Ketika saya berkonsultasi awal-awal dengan beliau, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa proyek ini bisa terselesaikan," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6).

Pramono menyatakan keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko tersebut membawanya berhasil melakukan penataan tiang monorel mangkrak di sepanjang 3,8 kilometer (Km) koridor Jalan HR Rasuna Said. Selain itu, Pramono mengaku bahwa pembiayaan pembongkaran tiang monorel juga menjadi pengalaman baru bagi Pemprov DKI.

"Kita kan tidak pernah punya pengalaman motong monorel begitu. Tapi Alhamdulillah singkat cerita sekarang biayanya hanya Rp 91 miliar dan selesai dengan baik. Dan sekarang menjadi salah satu role model di Jakarta," ujar dia.

Selain monorel, Pramono juga menyinggung soal penyelesaian persoalan lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang selama bertahun-tahun tersangkut persoalan hukum. Menurut dia, proses tersebut ditempuh melalui koordinasi dan konsultasi dengan berbagai aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan untuk selesai itu tidak hanya selesai di KPK, di Kejaksaan, tapi juga harus selesai di BPK. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras," ujar Pramono.

Dia mengatakan dua proyek itu menjadi contoh nyata bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengenai pentingnya keberanian mengambil keputusan yang dibarengi dengan pengelolaan risiko secara tepat. Menurut Pramono, risiko dalam pengambilan kebijakan dapat dikelola selama tidak dilandasi kepentingan pribadi.

"Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi Saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi. Belum-belum saudara-saudara sudah punya beban pribadi, begitu punya beban pribadi saudara pasti tidak akan bisa mengelola itu dengan baik," kata Pramono.