Gerindra: Prabowo Tertibkan Pengusaha Akali Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra menyebut mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto di tengah tekanan ekonomi global. Menurut Gerindra, kepuasan itu dipengaruhi langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola sumber daya alam dan memperkuat penerimaan negara.

Juru Bicara (Jubir) Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden Prabowo.

“Kalau kita lihat bahwa mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo,” kata Bahtra di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Bahtra menilai, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Prabowo telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satunya dengan menertibkan pelaku usaha yang dinilai tidak menjalankan kewajiban secara optimal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, pemerintah memberi perhatian serius terhadap sektor perkebunan sawit dan pertambangan, terutama terkait kontribusi pelaku usaha terhadap penerimaan negara.

“Kita tahu Pak Prabowo sangat concern dengan pengusaha-pengusaha sawit, pengusaha-pengusaha tambang yang selama ini memberikan sumbangsih terhadap negara sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena mereka berbagai macam cara dilakukan agar misalnya mengakali pajaknya supaya rendah,” ujarnya.

Selain itu, Bahtra mengatakan pemerintah juga akan menindak tegas praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya pada komoditas sumber daya alam, seperti nikel dan crude palm oil (CPO).

Dia menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk membenahi tata kelola hilirisasi SDA meski menghadapi tantangan, baik dari tekanan ekonomi global maupun dinamika di dalam negeri.

“Jadi, kita sangat bersyukur walaupun dinamikanya, baik itu tekanan global yang begitu kuat, begitupun tekanan domestik, tentu yang tidak mudah, karena Pak Prabowo ingin betul-betul membereskan bagaimana soal hilirisasi sumber daya alam ini dan kita tahu sendiri bahwa inilah yang selama ini yang tidak bisa dibereskan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan memang sangat sulit,” ucapnya, dikutip dari Antara.