Menkomdigi: Platform Kini Diawasi Ketat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah mulai memasuki tahap penegakan hukum (enforcement) dan pengawasan dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan platform digital menjalankan kewajiban melindungi anak secara nyata.

"Selain tentu saat ini adalah masuk ke tahap enforcement atau pemberlakuannya dan juga pengawasannya, kita sudah melihat kepatuhan yang masih terus kita periksa dengan langkah-langkah yang konkret," kata Meutya saat membuka pameran foto jurnalistik Perisai Tunas di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis.

Meutya menjelaskan, pemerintah tidak hanya menilai kepatuhan platform berdasarkan dokumen atau komitmen tertulis, tetapi juga mengawasi implementasi perlindungan anak yang telah dilakukan.

"Jadi tidak cuma hitam di atas putih, tapi apa yang sudah dilakukan oleh para platform, sudah sejauh mana, sudah berapa banyak akun-akun yang dilakukan intervensi oleh platform-platform yang kita sebutkan di awal yaitu delapan platform," ujarnya.

Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga telah menerima laporan penilaian mandiri dari sekitar 200 platform digital yang mengukur tingkat risiko masing-masing platform terhadap pengguna anak.

Ia mengatakan pendekatan yang diterapkan Indonesia berbeda dengan sejumlah negara lain. Jika negara lain lebih berfokus pada pembatasan akses anak terhadap platform digital, Indonesia juga mendorong perubahan perilaku penyelenggara platform agar meningkatkan sistem perlindungan bagi anak.

Karena itu, melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko. Setiap platform diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya terhadap anak.

"Jadi ada platform yang masuk kategori risiko tinggi, ini yang kita tunda sampai usia 16 tahun. Ada platform yang risiko rendah, yang bisa sejak 13 tahun itu sudah diakses oleh anak-anak," kata Meutya.

Ia berharap kebijakan tersebut mendorong platform digital meningkatkan standar keamanan agar dapat masuk dalam kategori risiko yang lebih rendah.

"Inilah yang kita harapkan, bahwa tidak hanya anak-anak yang terlindungi, tapi platform bergerak menuju platform yang lebih ramah anak," ujarnya.

Meutya menambahkan, pemerintah meyakini perusahaan teknologi memiliki komitmen memperkuat perlindungan pengguna anak apabila didukung regulasi yang jelas. Karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi PP Tunas akan terus dilakukan guna memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh platform digital.