Komdigi Desak Platform Digital Asing Wajib Lakukan 'Self-Assessment' hingga 6 Juni 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mematangkan kesiapan regulasi perlindungan anak di ruang siber menjelang tenggat waktu penilaian mandiri bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada 6 Juni 2026.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, pemerintah menegaskan bahwa seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik domestik maupun global, wajib mematuhi indikator perlindungan anak yang ketat tanpa terkecuali.

Analis Kebijakan Madya/Ketua Tim Hukum & Kerjasama Setditjen Pengawasan Ruang Digital dari Komdigi, Nanci Laura Sitinjak, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah mengawal proses penilaian mandiri (self-assessment) yang dilakukan oleh sejumlah platform digital besar.

Proses ini dinilai cukup kompleks lantaran melibatkan setidaknya tujuh aspek utama yang diturunkan ke dalam 58 indikator kepatuhan untuk mengukur profil risiko platform.

"Kami menyadari bahwa penyusunan untuk proses penilaian mandiri ini memang cukup rumit karena banyaknya indikator yang harus dipenuhi. Terutama melihat kedalaman sistem dari masing-masing platform tersebut. Namun, kami terus membangun komunikasi intensif agar proses ini tetap berjalan," ujar Nanci dalam diskusi bertajuk 'Masa Depan Pelindungan Anak di Ruang Digital', Rabu (20/5/2026) di Jakarta.

Terkait sanksi tegas atau tindakan pemblokiran apabila platform melewati tenggat waktu 6 Juni tanpa kepatuhan, Nanci mengaku belum bisa memberikan keputusan final secara sepihak.

Menurutnya, langkah penindakan tersebut memerlukan koordinasi dan instruksi langsung dari Menkomdigi atau Dirjen Pengawasan Ruang Digital. Kendati demikian, pemerintah mengapresiasi iktikad baik dari delapan platform global utama yang terus memberikan pembaruan (update) secara berkala.

"Saya harus berkoordinasi dulu untuk menjawab kepastian tindakan usai tenggat waktu 6 Juni 2026. Ini adalah regulasi yang benar-benar baru di Indonesia, sehingga kami melihat adanya potensi tantangan bagi platform. Tetapi bukan berarti kita kendor, kita terus mendorongnya dan menyiapkan panduan dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami," ia menambahkan.

Selain masalah penilaian mandiri, salah satu isu krusial yang disorot adalah kewajiban platform digital luar negeri untuk memiliki kantor perwakilan hukum di Indonesia.

Langkah ini dinilai mendesak untuk mengatasi hambatan yurisdiksi hukum internasional ketika terjadi pelanggaran hukum atau kasus kekerasan terhadap anak di ranah digital.

Nanci menjelaskan, karakter platform digital yang bersifat lintas batas (cross-border) sering kali menyulitkan aparat penegak hukum Indonesia saat meminta pembukaan data elektronik atau intervensi sistem perlindungan.

Salah satu platform global yang saat ini terus didorong intensif untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia adalah Roblox, mengingat basis pengguna anak-anak di platform tersebut sangat besar.

"Kami menyadari pengawasan lintas batas itu cukup unik, kompleks, dan tidak sederhana karena ada batasan yurisdiksi antarnegara. Oleh karena itu, kami mendorong, terutama kepada platform yang secara data terbukti memiliki banyak pengguna anak di Indonesia, agar segera membuka kantor perwakilan. Jika mereka sudah ada di Indonesia, kita bisa melakukan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana kepada perusahaan lokal," Nanci menegaskan.

Meskipun demikian, Komdigi memastikan bahwa ketiadaan kantor fisik saat ini tidak menjadi alasan bagi platform asing untuk mangkir jika dipanggil oleh pemerintah Indonesia.

Ia menilai, sejauh ini sejumlah platform digital asing tersebut tetap kooperatif dengan memanfaatkan jaringan konsultan hukum lokal yang mereka tunjuk di Indonesia.

Pemerintah berharap komitmen kepatuhan ini diwujudkan melalui adopsi sistem keamanan dari awal (safety by design) demi melindungi masa depan generasi muda di dunia maya.