Implementasi PP Tunas: Menjaga Generasi Muda Tanpa Mematikan Industri Game

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mematangkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Anak di Ruang Digital atau yang dikenal dengan PP Tunas.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya risiko keamanan bagi anak-anak di berbagai platform digital, termasuk game.

Analis Hukum Ahli Pertama Komdigi, Hendro Sulistiono, menegaskan bahwa prinsip utama PP Tunas adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui slogan "Tunggu Anak Siap", pemerintah mengimbau orang tua untuk memastikan kematangan usia anak sebelum mengakses platform berisiko tinggi.

"Platform berisiko tinggi bukan berarti ilegal atau buruk, melainkan memiliki risiko yang signifikan jika digunakan oleh anak di bawah umur tertentu. Kami mengingatkan seluruh platform untuk melakukan penilaian mandiri sebelum tenggat waktu pada 6 Juni 2026," ujar Hendro dalam diskusi bertajuk 'Menciptakan Ekosistem Gim yang Sehat', Rabu sore (13/5/2026) di Jakarta.

Terkait maraknya penggunaan kode morse oleh anak-anak untuk menghindari filter kata-kata kasar (chat) di platform game seperti Roblox, Hendro menyebut hal itu sebagai tantangan teknologi yang harus dianalisis lebih dalam.

"Perlindungan anak tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan kolaborasi antara pemerintah, penyedia fitur, masyarakat, dan orang tua sebagai garda terdepan," tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (iDIEC), Tesar Sandikapura, menyoroti pentingnya sistem identitas tunggal (Single ID) atau Single Sign-On untuk memverifikasi usia pengguna secara akurat.

Ia menilai teknologi biometrik dan kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi solusi, meski hal ini akan menjadi beban tambahan bagi operator atau platform.

"Kuncinya adalah Single ID. Jika verifikasi usia sudah tepat sejak awal, maka regulasi apa pun yang dirancang akan lebih mudah dipatuhi secara otomatis di berbagai platform," papar Tesar.

Namun, di sisi lain, Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI), Shafiq Husein, mengingatkan agar regulasi yang ketat ini tidak memposisikan industri game sebagai "penjahat".

Ia menekankan bahwa adiksi adalah musuh bersama, bukan produk game-nya itu sendiri. Shafiq menekankan bahwa kontrol orang tua adalah faktor penentu yang paling krusial.

"Seberapa ketat pun regulasi dibuat, orang tua adalah pintu utama. Saat memberikan perangkat ke anak, orang tua harus sadar mereka telah membuka pintu ke seluruh dunia informasi. Kami di industri mendukung penuh ekosistem yang sehat demi generasi penerus," Shafiq memungkaskan.