Profil Edison, Bupati Muara Enim yang Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Nama Bupati Muara Enim Edison menjadi sorotan setelah dikabarkan ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Meski demikian, hingga kini KPK belum mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Edison merupakan Bupati Muara Enim periode 2025-2030. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Edison memulai karir sebagai birokrat. Latar belakangnya berasal dari hukum dan aktif dalam organisasi sosial-keagamaan.

Sebelum terjun ke politik, Edison menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia memulai karier di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 1995.

Politikus Partai NasDem ini pernah menempati sejumlah posisi strategis hingga jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan.

Pria kelahiran Banuayu, Muara Enim, 6 Maret 1968 itu menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara pada 1992 dan melanjutkan pendidikan magister di Universitas Sriwijaya pada 2002.

Pada Pilkada Muara Enim 2024, Edison maju bersama Sumarni. Pasangan yang diusung Partai NasDem dan sejumlah partai pendukung lainnya itu memenangkan kontestasi dengan perolehan 114.258 suara atau sekitar 38,76 persen suara sah.

Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Edison dan Wakil Bupati Sumarni mengklaim telah merealisasikan sejumlah program prioritas yang menjadi janji kampanye mereka. Fokus pembangunan diarahkan pada pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.

Dalam karirnya, Edison pernah menerima dua penghargaan yaitu Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI.