Dinasti Politik Ratu Atut, Akbar Tandjung: Keluarga Lain Juga Ada

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sudah dicekal keluar negeri atas kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten yang membelit adiknya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Pencekalan Ratu Atut itu mengingatkan publik tentang dinasti politiknya di tanah Banten.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyingung soal dinasti politik. Bagi Golkar, dinasti politik tidak hanya terjadi pada keluarga besar Ratu Atut yang juga kader Golkar itu.

"Keluarga lain juga ada," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (14/10/2013).

Akbar menilai, dinasti politik oleh sebuah klan atau keluarga bukan sebuah masalah. Hal terpenting dari itu semua adalah bagaimana sistem perekrutan para politisi dilakukan secara terbuka.

"Yang penting sistem rekrutmen terbuka dan rakyat yang memutuskan, ya kita hormati itu. Kita hormatilah, mengormati dari mereka-mereka yang telah memutuskan," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Presiden SBY mengakui, tak ada regulasi yang mengatur atau melarang adanya dinasti politik, namun bukan berarti secara etika boleh dilakukan.

"Meski UUD atau undang-undang tak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan, ayah, ibu, anak, atau adik, untuk menduduki posisi di jajaran pemerintahan, tapi saya kira kitalah yang memiliki norma dan batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa," urai Presiden SBY usai bertemu Perdana Menteri India Manmohan Singh di Istana Merdeka, Jumat 11 Oktober lalu. (Ism/Yus)