Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin Dukung Langkah Komdigi, Jaga Ruang Digital Tetap Kondusif

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Nurul Arifin menilai, keputusan yang diambil oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid terhadap konten milik Amien Rais mencerminkan pendekatan yang seimbang antara penegakan aturan dan menjaga iklim demokrasi.

Dia mengingatkan, kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi harus diiringi dengan tanggung jawab, terutama bagi tokoh publik yang memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat.

"Langkah Komdigi sudah tepat, yakni melakukan penindakan administratif sesuai kewenangan. Ini penting untuk menjaga ruang publik digital kita tetap kondusif tanpa harus langsung melakukan kriminalisasi," ujar Nurul seperti dikutip dari siaran pers, Senin (4/5/2026).

"Kebebasan berpendapat memang dijamin, tetapi setiap pernyataan terutama yang bersifat personal dan sensitif, harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berkembang menjadi fitnah yang merugikan pihak lain," imbuh dia.

Nurul menekankan, pernyataan politik seharusnya berfokus pada substansi kebijakan dan kepentingan publik, bukan pada isu-isu personal yang tidak didukung oleh bukti yang jelas.

"Diskursus politik kita harus sehat dan berbasis data. Jika tidak, maka yang terjadi adalah degradasi kualitas demokrasi karena ruang publik dipenuhi narasi yang tidak dapat diverifikasi," terang dia.

Dalam konteks terkait, Nurul juga mengimbau seluruh pihak, baik politisi maupun masyarakat, untuk lebih bijak dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi di ruang digital.

"Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki justru disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar," dia menandasi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. Dia menegaskan, soal gugatan yang dilayangkan, itu tidak benar.

"Jadi melakukan take down juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," ujar Meutya, Minggu 3 Mei 2026.

"Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang bukan media ya mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," jelas dia.

Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan tuduhan Amien Rais yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian.

Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat. Pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurut dia, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta.