Mendagri Tito Ajak Kepala Daerah Perkuat Peran Forkopimda untuk Atasi Persoalan Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah daerah diminta semakin memperkuat koordinasi lintas unsur pimpinan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah masing-masing. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan para kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI untuk mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, sinergi antara kepala daerah dengan unsur Forkopimda menjadi kunci penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," ujar Mendagri.

Ia mengatakan, kepala daerah dapat secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi daerah. Hal tersebut mencakup persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana. Daerah juga dapat bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks.

Koordinasi yang dilakukan secara intensif, kata Mendagri, akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.

"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi. Kepala daerah perlu mewaspadai gejolak tersebut dengan menggelar rapat secara rutin serta memperkuat koordinasi.

"Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," imbuhnya.

Guna memaksimalkan upaya tersebut, kepala daerah dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.

Di sisi lain, dalam forum tersebut, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional. Program tersebut meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.

"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini," tandas Mendagri.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, para wali kota Komisariat Wilayah I APEKSI, serta pihak terkait lainnya.