KPK Usut Dugaan Korupsi Pitai Cukai, Diharap Tak Menyasar ke Kelompok Petani Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil sejumlah pengusaha rokok lokal, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pita cukai.

Tercatat, dua nama yang cukup dikenal di daerah sudah mendatangi Gedung Merah Putih KPK, pertama Bos Rokok HS, Muhamad Suryo dan kedua sosok yang dikenal sebagai sosok ‘crazy rich Madura’ Haji Her alias Khairul Umam.

Merespons hal itu, pelaku industri tembakau lokal lainnya, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendeklarasikan lima amanat utama yang disebut sebagai Panca Ampera yang berisi amanat dari para petani tembakau.

“Lima poin ini merupakan refleksi langsung dari realitas di lapangan yang selama ini dihadapi oleh jutaan petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat di Indonesia. Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur, Selasa (14/4/2026).

Pertama, Gus Lilur meminta kepada para penegak hukum untuk setop kriminalisasi pengusaha rokok lokal. Dia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional.

“Pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM, tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari ekonomi rakyat. Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan,” kata Gus Lilur.

Kedua, Gus Lilur meminta ketegasan otoritas terkait dalam menyetop peredaran rokok ilegal. Sebab rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak ekosistem industri yang sehat.

“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Ini penting untuk menjaga fairness dalam industri. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang tumbuh,” jelas Gus Lilur.

Hal ketiga yang menjadi catatan Gus Lilur adalah Perbitan cukai khusus rokok rakyat. Hal ini menjadi kebijakan khusus dalam sistem cukai bagi industri rokok rakyat seperti yang sudah dijanjikan oleh Menteri Keuangan.

“Kita butuh skema cukai khusus untuk rokok rakyat. Ini penting agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” yakin dia.

Keempat, sukseskan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Gus Lilur juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Tembakau Madura sebagai solusi jangka panjang.

Terakhir, Gus Lilur berharap agar Pemerintah RI mendukung dan menyejahterakan jutaan petani tembakau Indonesia.

“Poin terakhir menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada petani tembakau sebagai aktor utama dalam rantai industri. Jutaan petani tembakau adalah fondasi industri ini. Kalau mereka tidak sejahtera, maka seluruh rantai industri akan rapuh. Negara harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan harga yang layak dan kepastian usaha,” dia menandasi.