War Ticket Haji Tuai Polemik, Wamenhaj: Bukan Kebijakan Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan wacana War Ticket haji atau sistem pembelian tiket langsung bukan kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

“(War Ticket) itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita,” ujar Dahnil saat menutup Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Jumat.

Menurut Dahnil, istilah War Ticket muncul sebagai bagian dari upaya transformasi sistem haji guna memperpendek masa tunggu yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Namun, pemerintah masih mencari formulasi yang tepat agar kebijakan tersebut tidak merugikan calon jemaah yang telah lebih dulu mendaftar.

“Ini bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrian bahkan meniadakan antrian,” ujarnya.

Wacana tersebut memicu pro dan kontra di masyarakat, terutama di media sosial. Sebagian pihak menilai sistem ini berpotensi menyulitkan masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Selain itu, muncul kekhawatiran terkait nasib calon jemaah yang telah menunggu puluhan tahun serta potensi praktik percaloan.

Di sisi lain, pendukung wacana ini menilai War Ticket dapat mempercepat keberangkatan, terutama bagi jemaah lanjut usia. Sistem ini juga dianggap mencerminkan prinsip kemampuan (istithaah) dalam berhaji, baik secara fisik, mental, maupun finansial.

Meski demikian, Dahnil menegaskan wacana tersebut masih dalam tahap awal kajian dan belum dibahas secara intensif.

“Nah salah satu yang sekarang lagi kami pikir, kami sedang memformulasikan itu tadi istilahnya War Ticket,” ujarnya.