Komnas HAM Panggil Danpuspom TNI, Dalami Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pramono Ubaid menyatakan pihaknya telah memanggil jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggali keterangan terkait penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

"Alhamdulillah tadi dari pihak TNI hadir paling tidak tiga unsur, ya, dari Kababinkum, lalu Danpuspom, dan Wakapuspen, beserta beberapa perwira menengah," kata Pramono di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Pramono menjelaskan, dalam pemanggilan tersebut Komnas HAM mendalami sejumlah aspek, termasuk langkah yang dilakukan TNI sebelum 18 Maret 2026 atau sebelum konferensi pers terkait penetapan tersangka.

"Tanggal 18 Maret itu kan TNI melakukan konferensi pers bahwa mereka sudah menahan empat orang. Nah, tapi sebelum itu, apa yang sudah dilakukan TNI sampai mereka menetapkan empat orang? Nah, kira-kira begitu. Jadi itu yang kita dalami," ujar Pramono.

Selain itu, Komnas HAM juga menggali proses penyidikan yang dilakukan Pusat Polisi Militer TNI setelah menerima pelimpahan berkas dan barang bukti dari Polda Metro Jaya.

"Artinya, setelah mereka menerima pelimpahan berkas-berkas barang bukti dari Polda Metro Jaya. Nah, setelah itu kan pihak Puspom melakukan penyidikan. Nah Itulah yang kita gali dari Puspom sampai mereka menetapkan empat tersangka hari kemarin. Nah, itu poin-poin utama yang kita gali hari ini tadi," jelas Pramono.

Ia juga mengungkapkan, dari hasil diskusi sementara, belum ditemukan adanya koordinasi antara TNI dan Polda Metro Jaya sebelum 19 Maret 2026.

"Kalau dari diskusi kami baik dengan pihak Polda maupun dengan pihak TNI hari ini, tampaknya tidak ada koordinasi sebelum tanggal 19 Maret. Jadi itu termasuk yang kami dalami. Bagaimana pihak Puspom atau katakanlah yang menahan itu kan pihak BAIS kan, empat orang itu. Lalu baru diserahkan ke Puspom kan kira-kira begitu. Nah, itulah yang kita dalami. Apa dasarnya pihak BAIS bisa menahan empat orang lalu menyerahkan ke Puspom," Pramono menandasi.

Komnas HAM menegaskan akan terus mendalami rangkaian proses penanganan kasus tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.