Sungai Rusak PascaBencana Aceh dan Sumatera, Satgas PRR Kebut Perbaikan

Liputan6.com, Jakarta - Sungai di tiga provinsi terdampak menjadi prioritas utama dalam penanganan jangka panjang pada fase pemulihan, sebagaimana disampaikan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, guna mendukung irigasi sawah dan tambak masyarakat.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, di Jakarta, Kamis 26 Maret 2026 menjelaskan, normalisasi sungai memiliki peran penting dalam menopang kehidupan warga yang bergantung pada sektor ekonomi utama, seperti pertanian dan perikanan.

Data Satgas PRR menunjukkan bahwa sungai-sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) umumnya mengalami pendangkalan akibat penumpukan sedimentasi.

"Sungai bagi saya penting, ini akan makan waktu panjang untuk sungai karena jumlahnya banyak. Totalnya itu banyak yang sedimen, panjang dan lebar. Penanganan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan tambak milik warga," jelas Tito, melansir Antara, Kamis, 26 Maret 2026.

Selain itu, dalam data Satgas PRR juga menunjukkan bahwa di wilayah terdampak terdapat puluhan sungai dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari sedimentasi berat, kerusakan tanggul, hingga perubahan aliran sungai.

Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat sebanyak 48 sungai terdampak yang tersebar di sejumlah wilayah, meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Sibolga, Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, dan Batu Bara.

Di Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 55 sungai terdampak yang membutuhkan penanganan secara bertahap. Kerusakan tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tenggara, dan Subulussalam.

Sementara itu, di Sumatera Barat terdapat 43 sungai terdampak yang berada di wilayah Padang, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Tanah Datar, Agam, serta Pesisir Selatan.

Tito menyampaikan, penanganan sungai dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni langkah tanggap darurat guna mencegah dampak lanjutan, serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan perbaikan yang bersifat permanen.

Ia menambahkan, kondisi geografis wilayah terdampak yang tersebar juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan sungai, berbeda dengan bencana yang terfokus di satu lokasi.

"Kalau kita masuk ke daerah yang dekat sungai itu kena. Jadi, ini sifatnya tersebar, sporadis. Itu yang membuat penanganannya membutuhkan waktu," kata Tito.

Meski demikian, Satgas PRR menegaskan bahwa upaya penanganan tetap berjalan seiring dengan pemulihan sektor lainnya. Saat ini, sebagian besar jalan nasional telah kembali berfungsi penuh dan distribusi logistik tidak lagi mengalami hambatan, sehingga turut mendukung percepatan perbaikan sungai di berbagai daerah.

Pemerintah juga memastikan penanganan sungai dilakukan secara terintegrasi dengan pemulihan sektor lain, seperti pertanian, tambak, serta hunian warga yang berada di sepanjang daerah aliran sungai.

Tito menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari menurunnya jumlah pengungsi, tetapi juga dari kemampuan wilayah untuk kembali aman dan produktif, termasuk dalam aspek pengelolaan dan pengendalian sungai.

"Variabel yang kita lihat bukan hanya pengungsi, tapi juga sungai, sawah, tambak, dan infrastruktur lainnya. Semua itu menjadi bagian dari pemulihan," tutup Tito.