Kebijakan WFH Disorot, Picu Kecemburuan dan Tak Semua Sektor Bisa Terapkan

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyatakan kebijakan 1 hari WFH (Work From Home) dapat memicu kecemburuan pegawai antar sektor. Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

Ada yang harus bekerja secara langsung melayani masyarakat, tapi di sisi lain ada ASN yang dapar mengerjakan tugasnya dari mana saja, termasuk rumah.

"Betul. Itu itu kalau gajinya sama di antara ASN mesti pencemburu. Nggak usah ke kantor gajinya sama," kata Trubus kepada Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

Selain itu, Trubus menilai kebijakan WFH 1 hari tidak betul-betul efektif. Apalagi tidak semua sektor dapat diterapkan dengan kebijakan yang sama. Meski begitu, Trubus mengatakan kebijakan WFH untuk mengurangi penggunaan BBM bisa saja terjadi, tapi tidak berdampak secara signifikan. 

"Sebenarnya kalau itu BBM ya WFH ini hanya salah satu saja, tapi nggak akan berharap akan ada ada penurunan signifikan yang diharapkan pemerintah kan sampai 20 persen," ungkapnya.

Ia menuturkan, angka tersebut sulit dicapai karena terlalu tinggi. Ditambah ada sejumlah sektor yang tetap harus jalan langsung, tidak bisa diterapkan kebijakan WFH tersebut.

Trubus menjelaskan komponen yang dapat dihemat oleh pemerintah. Menurutnya, ada tiga komponen utama, mulai dari transportasi, energi gedung, dan belanja kegiatan.

"Pertama, transportasi yaitu menghemat BBM komuter dan kendaraan dinas. Kedua, energi gedung yaitu listrik, pendingin ruangan, dan operasional. Ketiga, kantor belanja kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat luring, logistik," jelas Trubus.

Namun, yang paling penting bagi menurut Trubus yaitu pemerintah wajib memiliki dashboard penghematan nasional. Dengan begitu, ada target dan acuan jelas dalam penerapan kebijakan tersebut.

"Pemerintah harus punya dashboard penghematan nasional: berapa BBM yang turun, berapa listrik yang berkurang, dan berapa belanja operasional yang bisa ditekan," ungkapnya.

Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski dampaknya terhadap ekonomi masih terus dikaji.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, keputusan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah final. Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya dikutip Kamis (26/3/2026). 

Terkait target pemerintah untuk menekan konsumsi BBM hingga 20%, Purbaya mengakui bahwa memang ada perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi. 

Namun, dia menekankan bahwa angka tersebut belum bersifat pasti dan masih perlu melihat realisasi di lapangan.

Menurut dia, kebijakan WFH tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, terutama jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.