Eks Calon Wali Kota Sukabumi Tersandung Penipuan Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota meningkatkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli rumah dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kasus ini menyeret mantan calon Wali Kota Sukabumi sekaligus eks anggota DPRD Kota Sukabumi, Dedi R Wijaya.

Peningkatan perkara ini dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup mengenai adanya unsur tindak pidana dalam transaksi properti tersebut.

Sengketa ini bermula saat pelapor, Sandi Herdiana, membeli satu unit rumah dari Dedi senilai Rp 750 juta. Pelapor mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 630 juta di hadapan notaris dan menahan sisa Rp 120 juta hingga kejelasan dokumen sertifikat diterima.

Persoalan mencuat saat pelapor mendadak menerima surat pemberitahuan lelang dari bank dan mendapati Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah tersebut masih terikat sebagai agunan kredit perbankan.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono menegaskan bahwa perkara tersebut kini telah masuk dalam tahap penyidikan formal.

"Perkara dengan pelapor Pak Sandi Herdiana ini sampai saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Artinya, sudah kami temukan adanya peristiwa pidana dalam perkara tersebut," ujar Hartono, Jumat (14/8/2026).

Dalam rangkaian proses hukum, polisi telah memeriksa sedikitnya empat orang saksi, termasuk pihak perbankan dan notaris pembuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Pemeriksaan terhadap notaris sempat memerlukan prosedur khusus berupa izin resmi dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.

"Kami sudah bersurat dan izin dari MKN baru turun dua hari lalu. Dengan mengantongi izin tersebut, kami langsung melanjutkan pemeriksaan terhadap notaris," jelas Hartono.

Setelah pemeriksaan notaris tuntas dan seluruh alat bukti terkumpul, Satreskrim Polres Sukabumi Kota dijadwalkan segera menggelar perkara untuk menentukan status hukum terlapor.

"Selanjutnya kami akan naikkan ke gelar perkara penetapan tersangka. Apabila dari rangkaian penyidikan ini saksi dan alat bukti sudah lengkap, maka statusnya dinaikkan dan yang bersangkutan akan dipanggil sebagai tersangka," tegas Hartono.

Mengenai legalitas properti, kepolisian menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) bangunan tersebut secara administratif masih aman atas nama pelapor, meski fisik dokumennya belum dapat dialihkan.

"Status kepemilikan secara SHM masih atas nama pelapor dan belum ada perubahan, karena dokumen sertifikatnya sendiri saat ini masih tertahan di bank," ungkapnya.

Di sisi lain, Sandi Herdiana berharap penanganan laporan yang telah bergulir hampir dua tahun ini dapat segera memberikan kepastian hukum secara transparan dan profesional.

"Saya tidak meminta proses hukum dipaksakan. Saya hanya ingin tahu sejauh mana perkara ini berjalan dan kapan ada kepastian. Sudah hampir dua tahun," pungkas Sandi.