Pramono: Tak Ada Operasi Yustisi di Jakarta, tapi Pendatang Harus Siap kerja Keras

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo kembali mengingatkan masyarakat yang ingin merantau ke ibu kota agar memiliki kemampuan kerja sehingga tidak menjadi beban sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta. 

"Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja, dan kapabilitasnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” kata Pramono.

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap pendatang. Menurut dia, Jakarta tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin mencari pekerjaan.

Namun demikian, Pemprov DKI akan mengambil langkah penertiban terhadap pendatang yang tidak memiliki kemampuan kerja.

“Dalam hal yang seperti itu (pendatang yang tak punya kemampuan kerja), pasti akan kami berikan ruang untuk ditertibkan. Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban. Jadi, Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami meminta bagi siapa pun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta,” ungkap Pram seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta Pemprov DKI memperkuat pendataan dan pengawasan administratif kependudukan.

Ia juga mendorong adanya edukasi kepada calon pendatang terkait kondisi riil lapangan kerja serta biaya hidup di ibu kota.

Menurut Nabilah, urbanisasi tanpa persiapan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga bertambahnya permukiman tidak layak huni.

"Kota ini terbuka bagi siapa pun, tetapi mari bersama menjaga agar kota ini tetap tertib dan layak bagi seluruh warganya," tuturnya.