Jaksa Agung Tanggapi JPU Minta Maaf Usai Tuntut Hukuman Mati ABK Fandi di Kasus Sabu 2 Ton

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menanggapi sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama Muhammad Arfian yang menyampaikan permohonan maaf di hadapan Komisi III DPR, terkait tuntutan hukuman mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon, Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir dua ton.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan adanya imbauan dari Jaksa Agung usai adanya peristiwa tersebut.

"Untuk setiap melakukan pekerjaan agar lebih bijak, teliti, dan tidak terbawa emosional apapun. Tentunya kan perbedaan, ketika ada masukan dan kritikan yang sifatnya untuk perbaikan agar diterima dengan baik, disikapi dengan bijak," tutur Anang di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).

Anang menyatakan, Jaksa Agung melihat bahwa kritik DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan aparat penegak hukum.

"Karena kan dewan saat itu bukan intervensi. Dewan kan bagian dari fungsi pengawasan agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan. Kan masukan sebetulnya," jelas dia.

Atas peristiwa tersebut, jaksa Muhammad Arfian dijatuhkan sanksi disiplin lewat teguran tertulis.

"Ya mungkin karena ini penuntut umumnya masih muda, terbawa suasana, gitu ya. Tapi yang saya simak daripada saat sidang pembacaan replik itu, itu tidak dibaca. Cuma di itu, belum sempat direnvoi (dicoret) di berkasnya itu. Saya menyimak itu. Tapi apapun itu, pimpinan sudah mengambil sikap untuk teguran terhadap yang bersangkutan, penjatuhan hukum disiplin," Anang menandaskan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama Muhammad Arfian yang melayangkan tuntutan hukuman mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon, Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir dua ton, menyampaikan permohonan maaf di hadapan Komisi III DPR.

Arfian mengaku mengalami kesalahan saat menangani perkara tersebut. Dia pun menjelaskan konstruksi hukum yang menjerat Fandi didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Batam beserta jajaran.

"Kami JPU Muhammad Arfian ingin menyampaikan setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya permohonan maaf dari kami yang mana atas kesalahan kami di persidangan kemarin," tutur Arfian di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026), seperti dilansir dari Antara.

Arfian menyatakan sudah diberi hukuman sanksi disiplin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) atas kesalahannya. Menurut dia, peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya.

"Yang mana kami berterima kasih kepada pimpinan Komisi III atas koreksi dan atensinya kepada kami. Akan menjadi bahan koreksi bagi kami," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, bahwa penerapan hukum terhadap sejumlah tersangka dalam kasus itu menimbulkan pertanyaan bagi publik. Jika dilihat, menurut dia, sejumlah tersangka itu memiliki gradasi perannya masing-masing.

Dia mengatakan, politik hukum negara saat ini adalah menerapkan pidana mati dengan sangat selektif. Meski hukuman mati tetap ada, namun hanya untuk bandar atau pihak yang paling bertanggung jawab.

"Tuntutan terhadap yang layer ke sekian, Fandi ini adalah hukuman mati, rakyat mempertanyakan bagaimana implementasi hukum kasus itu. Kadar kesalahannya berbeda jauh, kok tuntutannya sama?," katanya.

Habiburokhman menerima permohonan maaf dari Muhammad Arfian. Dia berharap, jaksa yang masih berusia muda itu bisa belajar dari kesalahannya untuk lebih bijak dalam bertugas.

"Kita berharap ini anak muda ya, ke depan bisa belajar ya, bisa lebih bijak lagi dan bisa maju karirnya ya" Habiburokhman menandaskan.