Penuhi Panggilan Polisi, Pandji Pragiwaksono Ngaku akan Diperiksa soal Sidang Adat Toraja

Liputan6.com, Jakarta - Komika Pandji Pragiwaksono kembali memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan penghinaan suku Toraja. Pandji tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10.10 WIB.

Pantuan Liputan6.com, Pandji tampak menggunakan kaos dan jaket, serta topi seperti gaya khasnya. Dia mengungkap materi pemeriksaan hari ini.

"Mungkin teman-teman dari Bareskrim pengen tahu kelanjutan dari sidang adat Toraja yang kemarin saya lakukan sekitar 2 minggu yang lalu, jadi pemeriksaannya sekitar itu kurang lebih," kata Pandji kepada wartawan di Gedung Bareskrim, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Selain itu, Pandji juga tidak menutup kemungkinan untuk penyelesaian dengan restorative justice dalam perkara ini. Apalagi dirinya sudah menjalankan sidang adat di Toraja.

"Kalau di KUHP baru kan diutamakan restorative justice, terus bahwa sidang adat itu valid dan apa namanya diangkat, diutamakan, ini yang diharapkan sama saya dan kuasa hukum saya Haris Azhar. Jadi nanti kita lihat aja, saya pastinya di sini untuk menjawab pertanyaan terkait sidang adat tersebut," ungkap dia.

Dalam pemanggilannya kali ini, Pandji mengaku tidak mempersiapkan apapun. Namun, dia memastikan akan menjawab semua pertanyaan yang akan dilontarkan penyidik.

"Nggak ada persiapan apa-apa sih, cuma siap ditanya aja," sambungnya.

Pandji Pragiwaksono menjalani peradilan adat masyarakat Toraja terkait materi stand up comedy Mesakke Bangsaku pada Selasa (10/2/2026). Materi stand up yang dibawakannya pada 2013 mengundang kontroversi lantaran dinilai menyinggung adat serta martabat orang Toraja.

Pandji datang langsung ke Tana Toraja, Sulawesi Selatan, didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar. Prosesi peradilan adat digelar di Tongkonan Layuk Kaero, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja.

Dalam sidang adat tersebut, Pandji menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada 32 perwakilan wilayah adat Toraja yang hadir sebagai pemangku kepentingan adat.

Pandji mengungkapkan bahwa referensi dan narasumber yang digunakan saat itu tidak cukup mewakili perspektif masyarakat Toraja.

"Saya memakai kacamata luar untuk melihat Toraja. Seharusnya saya memakai kacamata ‘Toraja’ untuk melihat Toraja dari sisi lainnya juga," ujar Pandji.

Proses dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang intens antara Pandji dan perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja sebagai bagian dari mekanisme klarifikasi dan refleksi bersama. Meski berada dalam forum peradilan adat, Pandji mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Toraja.

"Saya tidak pernah mendapatkan sambutan sehangat ini dari masyarakat adat seperti di Toraja," ungkapnya.

Selain permohonan maaf, Pandji juga dikenai sanksi adat berupa kewajiban membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam sebagai bagian dari mekanisme pemulihan adat.

Peradilan adat ini difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Peradilan adat bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan relasi sosial yang sempat terganggu.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi menjelaskan, peradilan adat sejatinya telah direncanakan sejak Desember 2025. Namun, proses tersebut baru dapat dilaksanakan setelah konsolidasi dengan 32 wilayah adat Toraja selesai dilakukan.

"Pandji mengikuti mekanisme hukum adat khusus yang disebut Ma’ Buak Burun Mangkaloi Oto’, yakni menjawab pertanyaan dari para perwakilan adat Toraja," ujar Rukka.

Dalam mekanisme itu, para pemangku adat menyampaikan pandangan serta harapan agar penyelesaian dilakukan dengan menjunjung tinggi pemulihan martabat, keseimbangan sosial, dan keharmonisan relasi antara individu dengan komunitas adat.

"Ini adalah mekanisme hukum adat untuk memulihkan relasi, martabat, dan keseimbangan sosial yang sempat terganggu," katanya.

Prosesi adat berlangsung dengan tata tertib yang ketat. Seluruh masyarakat Toraja yang hadir diwajibkan mengenakan pakaian adat dan dilarang memakai busana berwarna hitam. Sementara itu, Pandji Pragiwaksono diwajibkan berpakaian sopan tanpa mengenakan baju adat Toraja.

Peserta sidang dilarang menginterupsi persidangan, membuat keributan, berlalu-lalang di sekitar Tongkonan, serta mengambil dokumentasi secara sembarangan. Siaran langsung juga dilarang hingga waktu yang ditentukan kemudian.