Menlu Sugiono Tegaskan Kesiapan Prabowo jadi Mediator untuk Redakan Eskalasi Timur Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Menlu RI atau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono bicara soal Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kembali kesediannya menjadi mediator untuk menurunkan eskalasi di Timur Tengah, usai serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran.

Namun, hal tersebut dilakukan apabila Iran dan AS sepakat bernegosiasi untuk mengakhiri konflik.

"Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya kita, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu (tak ingin ada negosiasi), ya kita kembalikan kepada mereka," ujar Menlu Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Dia menekankan kesiapan Prabowo dan Indonesia untuk menjembatani mediasi AS dan Iran. Dalam hal ini, Indonesia menawarkan diri sebagai mediaator untuk perdamaian.

"Yang pasti, Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita," ucap Sugiono.

Sugiono mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran beberapa hari lalu. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia yang menyesalkan gagalnya perundingan AS-Iran sehingga eskalasi perang meningkat.

"Beliau menelepon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi," ucap Sugiono.

Selain itu, Menlu Sugiono menekankan pentingnya agar AS dan Iran kemnali ke meja perundingan. Dia juga menyampaikan keinginan Prabowo menjadi mediator untuk menurunkan eskalasi perang Iran.

"Kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan," tutur dia.

"Dan juga yang pasti, kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima," jelas Sugiono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengundang para Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta para ketua umum partai politik untuk menghadiri pertemuan di Istana Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026.

Salah satu agenda besarnya adalah membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran beberapa hari lalu.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono pun menegaskan, pemerintah Indonesia siap mengambil peran lebih dalam situasi di Timur Tengah, salah satunya menjadi mediator.

"Kami juga menyampaikan keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Sugiono mengungkapkan, tawaran untuk menjadi penengah ini merupakan bentuk nyata dari posisi Indonesia sebagai negara yang ingin menjadi jembatan bagi berbagai perbedaan di kancah Internasional. Namun, peran inisial tetap bergantung pada kesediaan negara-negara yang sedang bertikai.

"Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan ya Bapak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu ya kita kembalikan kepada mereka," ungkap Sekretaris Jenderal Gerindra ini.

Sementara, Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Hassan Wirajuda mengungkapkan Prabowo juga memberikan penjelasan bagaimana sulitnya posisi Indonesia saat ini yang harus menghadapi pusaran konflik global. Sebab, eskalasi konflik di Timur Tengah tak hanya berdampak pada keamanan dan perdamaian saja, namun juga ekonomi.

"Karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak, dan gas," jelasnya.

"Nah, kita berhitung semua, apa efeknya terhadap kita gitu, dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung," imbuh Hassan.

Hassan menuturkan Prabowo menilai masalah tersebut harus dikomunikasikan dan diskusikan dengan para tokoh bangsa. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga saling bertukar pandangan dengan tokoh bangsa terkait kondisi geopolitik.

"Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta," tutur dia.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pertemuan Presiden Prabowo dengan para pendahulunya dipandang sebagai bentuk keterbukaan sikap dalam menerima saran dan masukan berbagai pihak terkait perkembangan situasi geopolitik terkini.

"Sehingga dapat diambil sebuah sikap dan kebijakan tepat dalam merespons hal itu," kata dia Rabu (4/3/2026).

Adapun, kata Bawono, dialog diskusi dua arah seperti ini bukan kali ini saja dilakukan oleh Presiden Prabowo, di mana sempat mendengar saran dan masukan dari para mantan menteri luar negeri terkait langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace.

"Keterbukaan semacam ini jelas mencerminkan komitemen dari Presiden Prabowo membangun komunikasi secara inklusif dan transparan sekaligus juga untuk memastikan arah kebijakan luar negeri tetap tegak berpijak pada kepentingan nasional serta nilai-nilai kemanusiaan global," jelas dia.

Pasalnya, dampak konflik di Timur Tengah, disebutkan akan terasa bagi Indonesia, salah satunya memicu kenaikan harga minyak dunia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menegaskan, lonjakan harga minyak mentah berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada sisi subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

"Beban fiskal dapat meningkat signifikan jika pemerintah harus menjaga stabilitas harga bahan bakar dalam negeri," kata dia di Batam, Selasa 3 Maret 2026.