Forum Pandu Negeri Bedah Tantangan Perubahan Pola Pikir Bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Pandu Negeri menggelar Public Lecture Series 002 di Embung Giwangan, Yogyakarta, Senin (16/2). Diskusi yang mengusung isu pendidikan, keadilan, dan hak generasi itu menghadirkan narasumber seperti Hasto Wardoyo (Wali Kota Yogyakarta), Aryo Seno Bagaskoro (Politisi PDIP), Rimawan Pradiptyo (Ekonom UGM), dan Rocky Gerung (Akademisi)

Dalam acara tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyoroti tantangan besar dalam mendorong perubahan di masyarakat. Ia menceritakan pengalamannya saat memimpin BKKBN dalam menangani persoalan sanitasi di daerah aliran sungai.

Menurut Hasto, meski masyarakat sudah memahami dampak buruk buang air besar di sungai dan pemerintah telah membangun fasilitas jamban, praktik tersebut tetap terjadi. Ia menilai persoalan utama bukan hanya pada penyediaan infrastruktur, melainkan pada perubahan perilaku.

"Masyarakat sudah tahu buang air di sungai itu bikin mencret, infrastruktur jamban sudah dibangun, tapi mereka tetap ke sungai. Kenapa? Karena otaknya sudah paham, tapi pantatnya belum paham kalau belum kecelup air sungai," selorohnya.

Karena itu, Hasto menegaskan bahwa persoalan bangsa bukan semata soal inovasi teknis, tetapi perubahan pola pikir (change of mindset). Ia sepakat bahwa pendidikan harus kembali pada esensinya untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar mencetak tenaga kerja bagi kepentingan pasar.

Sementara, Politikus muda PDIP yang juga merupakan koordinator wadah kaum muda Bernama Pandu Negeri, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, pendidikan di Indonesia harus kembali pada khitahnya sebagai alat untuk mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum.

"Pendidikan itu adalah membangun manusia, bukan soal bagaimana pendidikan itu dikapitalisasi atau diprivatisasi. Kami ingin memastikan esensi pendidikan yang memerdekakan tetap terjaga," jelas dia.

Adapun Akademisi Rocky Gerung berpandangan bahwa negara tidak boleh abai terhadap sektor pendidikan dan harus memperkuat perannya dalam menjaga kualitas serta akses yang adil bagi seluruh rakyat, salah satunya soal anggaran.

Sejatinya anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total belanja negara. Namun, dia mengkritisi struktur alokasinya yang telah mengalami pergeseran signifikan.

"It is a crime, itu pelanggaran hak," kata Rocky.

Ia kemudian membandingkan sistem pendidikan di Prancis yang menurutnya, lahir dari semangat solidaritas manusia pasca Revolusi Prancis, sebuah periode ketika kekuasaan raja dipatahkan sebagai simbol bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dari momentum historis itu, pendidikan berkembang sebagai instrumen pembebasan dan pembentukan warga negara yang kritis.

Sebaliknya, Rocky menilai Indonesia hingga kini masih terjebak dalam pola feodalisme yang mempengaruhi cara pandang terhadap kekuasaan dan pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Rocky menitipkan pesan besar bagi Yogyakarta, berharap kota tersebut tetap menjadi The Community of Thought yang berani bertengkar secara akademis.

"Saya percaya Jogja bisa menghalangi makhluk-makhluk pragmatis, makhluk-makhluk rakus, untuk merampas hak generasi di sini," ungkap dia.