Sekjen Golkar Bantah Jokowi soal Inisiasi Revisi UU KPK: Bukan Hanya DPR, Pemerintah Juga Terlibat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji membantah pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 adalah usulan inisiatif DPR.

"Proses penyusunan undang-undang itu kan kedua belah pihak, DPR dan pemerintah," kata dia pada wartawan dikutip Senin (16/2/2026).

Terkait soal wacana pengembalian UU KPK ke versi lama, menurut Sarmuji semuanya masih tetap bisa dibicarakan.

"Bisa didiskusikan," jelas dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku setuju Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali direvisi. Revisi UU KPK sempat diusulkan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, saya setuju, bagus,” kata Jokowi kepada wartawan seusai menyaksikan babak pertama pertandingan Indonesia Super League Persis Solo vs Madura United di Stadion Manahan, Solo pada Jumat (13/2/2026).

Jokowi menyebut, revisi UU KPK pada 2019 silam yang menjadi penyebab pelemahan KPK merupakan inisiatif DPR. Bukan dirinya yang saat itu menjabat presiden.

“Karena itu dulu inisiatif DPR lho, jangan keliru. Inisiatif DPR,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, dirinya tidak membubuhkan tanda tangan setelah revisi UU KPK rampung.

“Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi tapi saya enggak tandatangan,” tegasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman angkat bicara soal rencana usulan agar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi lama.

Dia justru mengkritik pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan mendukung rencana tersebut. Boyamin menilai, mantan Gubernur Jakarta itu hanya mencari panggung saja ke publik dengan mengeluarkan pernyataan tersebut.

"UU KPK lama diubah jaman Jokowi jadi presiden dan dia kirim utusan ke DPR untuk bahas dan sahkan perubahan UU KPK. (Jokowi) juga setuju atau pembiaran (diberlakukannya) Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik-penyidik handal KPK," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Menurut Boyamin, jika memang Jokowi tak setuju terjadinya revisi terhadap UU KPK, maka saat menjadi presiden sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

"Jokowi tidak terbitkan Perppu untuk lembali ke undang-undang lama selama dia jadi Presiden 2019-2024," jelas dia.

Karena itu, jika pemerintah hari ini di bawah Presiden Prabowo Subianto ingin mengembalikan UU KPK ke versi lama, jangan lagi bola panasnya dilempar ke DPR.

"Prabowo harus terbitkan Perpuu untuk kembali ke UU KPK lama," kata dia.