Program MBG Dirindukan Rakyat, Kepala Daerah Ungkap Dampak Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kepala daerah mengaku kerap menerima keluhan, bahkan tangisan warga yang berharap segera mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Warga meminta pemerintah daerah mengupayakan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut segera terlaksana di sekolah-sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, pertanyaan terkait MBG hampir selalu muncul setiap kali dirinya turun ke desa-desa.

“Setiap kali saya datang ke desa-desa, bahkan di pengajian-pengajian, saya selalu ditanya, kapan ada MBG di desa kami,” kata Hari di Madiun, Senin (9/2/2026).

Menurut Hari, program MBG sangat dirindukan masyarakat Madiun. Antusiasme tersebut tidak hanya datang dari kalangan penerima manfaat awal seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga dari masyarakat secara luas.

“Warga kami sangat berharap untuk segera mendapatkan MBG,” ujarnya.

Keluhan tersebut disampaikan Hari saat mengikuti Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.

Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, mitra dan yayasan, kepala regional, koordinator wilayah, serta kepala SPPG dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, serta Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Menanggapi pengaduan tersebut, Nanik mengaku terharu karena tangisan dan permintaan warga menjadi bukti bahwa program MBG benar-benar dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, selain memperbaiki gizi dan menurunkan angka stunting, MBG juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, penerapan program MBG akan menimbulkan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

“Jika seluruh dapur SPPG di empat kabupaten dan kota ini telah terbangun, dalam setahun akan ada uang Rp5 triliun yang mengucur dari pusat ke daerah-daerah ini. Menurut Rockefeller Foundation, multiplier effect yang terjadi minimal empat kali lipat, sehingga uang yang berputar bisa mencapai Rp20 triliun,” ujar Nanik.

Karena itu, Nanik mengimbau para kepala daerah untuk saling mendukung dalam menyiapkan pasokan bahan pangan lokal bagi dapur MBG. Ia menekankan, hal tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, khususnya Pasal 38.

“Penyelenggaraan Program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dan BUM Desa,” jelasnya.

Imbauan tersebut disambut antusias oleh para kepala daerah. Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan percepatan MBG melalui pengembangan aplikasi Kudalumping.

“Kami berharap Program MBG dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan daerahnya memiliki surplus telur sekitar 60 ribu ton per tahun, serta produksi sayur mayur seperti buncis dan wortel.

“Kami berharap selain diserap kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, produk unggulan Magetan juga bisa diserap oleh kabupaten tetangga,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko. Ia mengatakan Kabupaten Ngawi yang dikenal sebagai lumbung beras kini juga mengembangkan pertanian padi organik.

“Dengan pendampingan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, saat ini kami mengembangkan padi organik yang tidak memakai pupuk kimia, sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” ujarnya.