Top 3 News: Istana Tanggapi Kabar Keluarga Bocah SD Bunuh Diri di NTT Tak Dapat Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news hari ini terkait Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pihak Istana menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk mencegah terulangnya insiden bocah SD bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dikarenakan masalah ekonomi.

Salah satunya adalah dengan memperbaiki pendataan penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Prasetyo menanggapi kabar bahwa keluarga korban tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah akibat persoalan administrasi kependudukan (adminduk).

Prasetyo meminta kepala desa atau kepala dusun untuk rutin melakukan monitoring dan melaporkan apabila ada warganya yang belum terdata sebagai penerima bansos. Terlebih, apabila warga tersebut sangat berhak mendapat bantuan dari pemerintah.

Sementara itu, Komisi X DPR akan memanggil Mendikdasmen Abdul Mu'ti usai kasus bocah SD bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian.

Lalu menyebut pemanggilan dilakukan secepatnya atau paling lambat pekan depan. Minggu depan insyaallah," kata dia.

Menurut Lalu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan hal itu dijamin oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, tragedi siswa tersebut adalah tamparan keras bagi pemerintah.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pemerintah Kota Depok akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), belum lama ini. Terdapat sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan Presiden Prabowo pada Rakornas. Terdapat tiga arahan fokus utama Presiden Prabowo yang akan diimplementasikan di Kota Depok.

Adapun arahan yang kedua, lanjut Supian, mengenai gentengnisasi di seluruh wilayah. Gerakan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan tempat tinggal layak kepada masyarakat.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 4 Februari 2026:

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pihak Istana menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk mencegah terulangnya insiden bocah SD bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dikarenakan masalah ekonomi.

Salah satunya adalah dengan memperbaiki pendataan penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggapi kabar bahwa keluarga korban tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah akibat persoalan administrasi kependudukan (adminduk).

"Ya, itu bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk tadi kepedulian sosial kita," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.

Dia meminta kepala desa atau kepala dusun untuk rutin melakukan monitoring dan melaporkan apabila ada warganya yang belum terdata sebagai penerima bansos. Terlebih, apabila warga tersebut sangat berhak mendapat bantuan dari pemerintah.

Selengkapnya...

Komisi X DPR akan memanggil Mendikdasmen Abdul Mu'ti usai kasus bocah SD bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ya tentu. Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.

Lalu menyebut pemanggilan dilakukan secepatnya atau paling lambat pekan depan. Minggu depan insyaallah," kata dia.

Menurut Lalu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan hal itu dijamin oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, tragedi siswa tersebut adalah tamparan keras bagi pemerintah.

Selengkapnya...

Pemerintah Kota Depok akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), belum lama ini. Terdapat sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan Presiden Prabowo pada Rakornas. Terdapat tiga arahan fokus utama Presiden Prabowo yang akan diimplementasikan di Kota Depok.

"Bilboard baliho sudah harus dibersihkan, itu menjadi concern kita karena beliau (Presiden) gak nyaman melihat banyak baliho banyak bilboard, itu yang pertama," ujar Supian, Rabu 4 Februari 2026.

Adapun arahan yang kedua, lanjut Supian, mengenai gentengnisasi di seluruh wilayah. Gerakan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan tempat tinggal layak kepada masyarakat.

Selengkapnya...