Nadiem Makarim Bantah Pertemuan Tertutup dengan Google: Narasinya Seolah Pemufakatan Jahat

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Anwar Makarim membantah tudingan adanya pertemuan tertutup dan pemufakatan jahat dengan Google terkait pengadaan Chromebook. Dia menegaskan seluruh pertemuan dilakukan terbuka, tercatat, dan melibatkan banyak pihak.

Hal itu diungkap Nadiem Makarim di sela-sela skors sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/1/2026). 

"Ini lucu sekali bahwa pertemuan dengan Google yang terbuka dicatat secara formal dengan berbagai pihak-pihak itu dibilang seolah-olah seperti ada pertemuan atau mufakat yang jahat padahal itu transparan dan terbuka," kata Nadiem kepada wartawan, Senin (26/1/2026). 

Nadiem menjelaskan, pertemuannya dengan Google di tahun 2020 hanya terjadi dua hingga tiga kali. Bahkan, dia mengaku lebih sering bertemu kompetitor Google. Dalam tahun yang sama, Nadiem menyebut bertemu Microsoft sebanyak empat kali dan Apple dua kali. 

"Tapi yang gak pernah dilaporkan, saya bertemu dengan Google mungkin 2-3 kali di 2020, tebak berapa kali saya ketemu Microsoft? 4 kali, saya ketemu 4 kali dengan yang membuat Windows kompetitor mereka. Saya juga ketemu dengan Apple 2 kali di tahun yang sama," ujar dia.

"Jadinya ini adalah suatu narasi yang seolah-olah saya bertemu itu sesuatu hal yang jahat padahal saya lebih banyak ketemu Microsoft daripada Google," sambung dia. 

Soal pemilihan Chrome OS, Nadiem menegaskan kebijakan itu diambil dengan pertimbangan panjang. Menurutnya, Chrome OS lebih murah dibanding Windows. Dia menjelaskan, lisensi Chrome OS hanya sekitar USD 30 per laptop untuk seumur hidup. Sementara lisensi Windows minimal USD 50. Sehingga penggunaan Chrome OS dinilai tetap lebih hemat.

"Jadi bagaimanapun Chrome OS kebijakan itu menghemat anggaran yang sangat besar," ucap dia.

Nadiem juga menegaskan kerja sama Google dengan Kemendikbudristek sudah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat menteri. Bahkan, pembahasan Chrome Device Management (CDM) dan pengadaan Chromebook sudah dilakukan oleh kementerian sebelumnya.

Dia melanjutkan, Kemendikbud di era sebelum Nadiem sudah melakukan pengadaan Chromebook dengan harga sekitar Rp 5,2 juta atau Rp 5,3 juta. Sedangkan di eranya, harga pengadaan sekitar Rp 5,5 juta hingga Rp 5,8 juta, jauh dari isu Rp 10 juta yang ramai beredar. 

"Banyak hoaks hoaks tersebar di masyarakat bahwa harga laptop zaman saya Rp 10 juta. Salah kisarannya sekitar Rp 5,5 sampai dengan Rp 5,8 juta. Tidak beda jauh dengan harga yang dibeli sebelum di masa Pak Muhadjir sedangkan sekarang di permasalahkan. Zaman dlu tidak ada masalah," ucapnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan untuk tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim pun disebut menerima Rp 809 miliar hasil pelaksanaan program tersebut.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," tutur Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Menurut jaksa, para terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (Kemendikbud Ristek) ini telah merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun. Materi tersebut terungkap dalam surat dakwaan untuk terdakwa Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021.

“Bahwa terdakwa Sri Wahyuningsih bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim, Ibrahim Arief alias IBAM, Mulyatsyah, dan Jurist Tan membuat reviu kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T,” jelas jaksa.