Tekan Sampah dan Sisa Pangan, Pemprov Jabar Didorong jadi Percontohan untuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Penyumbang utama timbunan sampah di Jawa Barat, didorong Indonesia Business Council fot Sustainable Development (IBCSD) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi khusus guna menekan susutan dan sisa pangan di daerah tersebut.

Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani mengatakan, Jawa Barat memiliki sebuah pulang besar menjadi percontohan nasional dalam penanganan susut dan sisa pangan, mengingat besarnya jumlah untuk penduduknya, ekonomi pangan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

"Susut dan sisa pangan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha," ujar Indah, dikutip dari Antara, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, penanganan susut dan sisa pangan perlu dilakukan lewat kemitraan lintas sektor, khususnya antara sektor publik dan swasta agar upayanya dalam pengurangan dapat berjalan lebih terukur dan berdampak dengan nyata.

Melalui program Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan (GRASP) menuju 2030, IBCSD mendorong kolaborasi multipihak yang sejalan dengan target untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 12.3 tentang pengurangan sampah makanan.

Sebagai bagian dari upaya yang dilakukan, IBCSD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar forum dialog untuk memperkuat kemitraan publik dan swasta dalam penanganan susut dan sisa pangan.

"Forum ini ditujukan untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan serta pengembangan ekonomi hijau di Jawa Barat," ucap Indah.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, menegaskan bahwa provinsi ini memegang kunci vital dalam keberhasilan agenda nasional terkait pengurangan susut dan sisa pangan (food loss and waste).

Posisi strategis Jawa Barat tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat wilayah ini memiliki karakteristik demografis dan ekonomis yang sangat unik sekaligus masif yang membedakannya dengan provinsi lain.

Eka menyoroti faktor jumlah penduduk sebagai variabel utama yang menjadikan penanganan isu ini sangat mendesak. 

"Dengan populasi yang mencapai angka sebesar 50,7 juta jiwa, Jawa Barat secara otomatis menjadi provinsi dengan tingkat konsumsi pangan tertinggi di Indonesia," ucap Eka.

Konsekuensi logis dari besarnya populasi ini adalah tingginya potensi volume sisa makanan yang dihasilkan di level rumah tangga maupun komersial setiap harinya jika tidak dikelola dengan sistem manajemen limbah yang mumpuni dan terintegrasi.

Selain faktor demografi, Eka juga menekankan tingginya dinamika aktivitas ekonomi di sektor pangan serta status Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional. 

Predikat ini menempatkan Jabar di posisi sentral dalam rantai pasok pangan Indonesia, mulai dari hulu (produksi pertanian) hingga hilir (konsumsi akhir). 

Artinya, risiko susut pangan (food loss) pada tahap panen dan distribusi sama besarnya dengan risiko sisa pangan (food waste) di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, keberhasilan Jawa Barat dalam menekan angka kehilangan pangan ini diproyeksikan akan memberikan dampak korektif yang sangat signifikan terhadap stabilitas ketahanan pangan dalam skala nasional.

"Produksi beras Jawa Barat pada 2025 tercatat mencapai 10,23 juta ton gabah kering giling (GKG). Di sisi lain, timbulan sampah di Jabar mencapai 24.882,78 ton per hari, dengan 39,02 persen di antaranya berupa sisa makanan," katanya. 

Eka mengingatkan bahwa tanpa penanganan yang serius dan terintegrasi, kondisi tersebut berpotensi memperberat beban lingkungan, meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, serta menimbulkan inefisiensi ekonomi dalam jangka panjang.

Data statistik yang dipaparkan tersebut melukiskan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan di tengah status Jawa Barat sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional. 

Angka produksi gabah yang surplus, seolah tercederai oleh fakta bahwa hampir separuh dari total sampah harian yang dihasilkan justru berasal dari makanan yang terbuang sia-sia. 

Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis pengelolaan limbah, melainkan cerminan dari inefisiensi sistemik dalam rantai konsumsi masyarakat yang berdampak secara langsung. 

Jika ribuan ton sisa makanan ini terus menumpuk di tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan yang tepat, proses pembusukan alaminya akan melepaskan gas metana yang memperparah emisi gas rumah kaca, sekaligus menjadi bom waktu bagi krisis sanitasi lingkungan. 

Oleh sebab itu, urgensi untuk merubah perilaku konsumsi dan menerapkan teknologi pengolahan sampah organik kini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa lagi ditunda demi menyelamatkan ekosistem dan ekonomi daerah.