Ribuan WNI Terjerat Sindikat Scam di Kamboja, DPR Minta KBRI Maksimalkan Perlindungan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengimbau KBRI Phnom Penh untuk memberikan perlindungan dan bantuan maksimal kepada ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja.

Pulung menilai maraknya WNI yang terjerat sindikat kejahatan internasional tersebut sebagai persoalan serius yang harus ditangani secara komprehensif oleh pemerintah. Ia menyebut ribuan anak muda Indonesia terlibat sebagai tenaga kerja ilegal dan menjadi korban eksploitasi sindikat penipuan daring.

Dalam beberapa hari terakhir, KBRI Phnom Penh dilaporkan menerima gelombang WNI yang melarikan diri dari jaringan kejahatan tersebut. Pada sepanjang 2025, KBRI Phnom Penh menangani lebih dari 5.000 kasus WNI korban sindikat penipuan daring. Sementara pada awal 2026, jumlah kasus yang ditangani telah melampaui 1.000 orang.

Lonjakan tersebut terjadi seiring langkah pemerintah Kamboja yang gencar memberantas sindikat kejahatan daring, termasuk yang melibatkan pejabat setempat.

Menurut Pulung, pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus diperkuat agar kasus serupa tidak terus berulang.

“Jangan sampai anak-anak muda kita terseret sindikat kejahatan internasional di luar negeri yang menghancurkan hidupnya,” ujar Pulung.

Ia menekankan bahwa mayoritas WNI korban sindikat di Phnom Penh datang ke KBRI tanpa dokumen resmi. Banyak di antara mereka masuk ke Kamboja secara ilegal dan bekerja tanpa izin imigrasi yang sah karena paspor dan dokumen perjalanan ditahan oleh sindikat.

“Yang perlu dicatat mereka adalah korban, dokumen mereka seperti paspor ditahan oleh sindikat untuk memaksa bekerja. Jadi jika mereka datang ke KBRI untuk meminta bantuan dan perlindungan, meski tanpa dokumen resmi, wajib dilayani dan diberikan perlindungan,” tegasnya.

Meski demikian, Pulung meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan di luar negeri. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan keberadaan jaringan perekrut sindikat penipuan daring di dalam negeri.

“Nah, di dalam negeri, perlu ditelusuri juga jaringan sindikatnya,” katanya.

Pulung juga meminta KP2MI dan KBRI Phnom Penh untuk bersikap lebih proaktif, tidak hanya menunggu laporan dari WNI, tetapi aktif menelusuri dan menyelamatkan korban yang masih terjebak.

“Mengingat jejaring sindikat ini sangat luas beroperasi di Kamboja, jadi KP2MI juga harus aktif menelusuri,” ujarnya.

Lebih jauh, Pulung menilai fenomena ini mencerminkan persoalan struktural di dalam negeri, khususnya keterbatasan lapangan kerja bagi generasi muda. Menurutnya, iming-iming gaji tinggi di luar negeri membuat banyak anak muda nekat berangkat melalui jalur ilegal.

“Orang mencari kehidupan di luar karena mereka sulit mendapat kerja di dalam negeri,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah agar lebih serius membuka akses lapangan kerja di dalam negeri, terutama di tengah bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia.

“Indonesia memasuki bonus demografi. Jika ledakan tenaga-tenaga muda ini tidak mendapat penyaluran yang baik, bukannya bonus demografi tapi akan jadi beban demografi,” pungkas Pulung.