Kemendagri Minta ASN Adaptif Manfaatkan Teknologi dalam Perumusan Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun kebijakan publik yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) serta pemanfaatan teknologi digital.

Ajakan tersebut disampaikan Yusharto saat menjadi narasumber kegiatan ASN Belajar Seri 2 bertema “From Smart Thinking to Smart Policy: Berpikir Bijak untuk Keputusan Berdampak” yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur secara daring, Kamis (22/1/2026).

Yusharto menegaskan, di tengah banjir data dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, keberadaan SDM yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, teknologi hanya berperan sebagai alat, sementara manusia tetap menjadi faktor penentu dalam mengelola data, menganalisis persoalan, dan menyusun rekomendasi kebijakan.

“Kita bukan hanya bersaing sesama ASN, tetapi juga bersaing dengan kecepatan teknologi. Karena itu, SDM yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang analisis dan rekomendasi kebijakan menjadi sangat penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kompetensi ASN terus didorong melalui berbagai forum pembelajaran, salah satunya program ASN Belajar. Dalam konteks tersebut, Yusharto menekankan pentingnya budaya speak out, yakni mendorong ASN berani menyampaikan gagasan, baik secara tertulis maupun dalam forum diskusi, agar persoalan aktual dapat dianalisis secara tepat.

Selain aspek SDM, Yusharto juga menyoroti pentingnya desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ia menilai organisasi pemerintah perlu lebih lincah dan adaptif, termasuk dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat berulang serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pemerintahan yang baik tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Pemerintah fokus menghasilkan kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial, sementara implementasinya dapat melibatkan mitra, termasuk sektor swasta,” jelasnya.

Yusharto juga menekankan peran sistem informasi yang andal dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi dan mutakhir, proses kebijakan diharapkan lebih efektif, efisien, serta berdampak hingga tahap implementasi. Menurutnya, hal tersebut harus didukung dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Di akhir pemaparannya, Yusharto berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah lainnya terus berbenah dalam menciptakan SDM unggul, organisasi yang adaptif, serta tata kelola berbasis digital guna menghasilkan kebijakan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan Jawa Timur, berikut pemerintah daerah, akan terus berbenah untuk terus menghasilkan SDM yang berkompetensi tinggi,” pungkasnya.