Lewat Sebuah Surat, Anak Riza Chalid Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah

Liputan6.com, Jakarta - Sidang perkara dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjerat Beneficial owner Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza sebagai terdakwa telah memasuki sidang ke-14.

Hingga kini, 38 saksi yang telah dihadirkan jaksa ke ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, tidak ada satu pun yang menyebutnya bersalah.

Hal itu disampaikan Kerry melalui surat yang dibacakan pengacaranya, Heru Widodo sesuai persidangan, Selasa 13 Januari 2026.

Surat itu dibacakan Heru karena Kerry tidak diberikan kesempatan oleh kejaksaan untuk menyampaikannya secara langsung kepada awak media.

"Teman-teman, hari ini adalah sidang ke-14 saya. Dan dari seluruh persidangan, 38 saksi sudah dipanggil jaksa dan tidak ada satu pun yang bilang bahwa saya melanggar hukum seperti yang ada di dakwaan saya," kata Heru membacakan surat Kerry.

Kerry pun mengajak masyarakat untuk melihat perkara yang menjeratnya secara utuh berdasarkan fakta persidangan secara penuh yang diunggah akun kanal YouTube tim pengacaranya.

"Mari kita membuat sikap berdasarkan fakta, bukan fitnah dan informasi yang tidak jelas," ujarnya.

"Terima kasih, salam dari Kerry yang tidak bisa secara langsung menyampaikan kepada media," pungkasnya.

Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com

Kuasa hukum anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva mengungkap keanehan dan kejanggalan dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjerat kliennya sebagai terdakwa. Salah satunya, adanya perubahan dalam surat dakwaan jaksa.

Saat kasus ini mencuat, jaksa sebelumnya menyebut adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan. Hal ini dikatakan Hamdan Zoelva di sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).

"Ada perubahan mendasar dalam dakwaan Jaksa ini ya. Sebagaimana pengumuman awal ke masyarakat, oplosan minyak," kata Hamdan Zoelva.

Selain itu, saat proses penyidikan, tempus delicti atau waktu terjadinya perkara disebutnya adalah 2018-2023. Seluruh terdakwa dan saksi diperiksa dengan tempus tersebut. Namun, saat dakwaan, berubah menjadi sampai 2013.

"Sekarang, pada saat dakwaan, berubah sampai kepada 2013. Bagi saya ini aneh dan ini tidak lazim ini terjadi," sebutnya.