Hasil Rakernas I, PDIP Tolak Hukum Jadi Alat Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) memberi perhatian serius terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Hasilnya, PDIP mendesak adanya reformasi sistem hukum yang berkeadilan guna memastikan hukum tidak lagi dijadikan alat politik oleh pihak mana pun.

"Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik yang setara dan adil,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham di Beach City International Stadium (BCIS) Jakarta, Senin (12/1/2026).

Jamaluddin menambahkan, PDIP juga berkomitmen untuk melindungi suara rakyat dari kriminalisasi politik hukum yang tidak boleh dijadikan alat kekuasaan politik atau alat persaingan bisnis. 

"Praktik seperti ini harus ditolak karena merusak prinsip penegakan hukum. Penegakan hukum yang independen diharapkan mampu menjadi penyokong utama perwujudan keadilan dan kepastian hukum sebagai cita negara hukum," tegas Jamaluddin.

Jamaluddin melanjutkan, Rakernas I PDIP turut mendorong reformasi sistem politik nasional agar sejalan dengan sistem presidensial melalui sistem multi-partai sederhana.

Termasuk, pentingnya independensi para penegak hukum serta perbaikan norma hukum pidana yang selama ini dianggap multitafsir.

"Hukum harus kembali pada ruh kemanusiaan yang beradab agar tercipta kepastian hukum yang hakiki, seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita Reformasi, khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan peran pers yang bebas dan perlindungan suara-suara kritis Masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum," Jamaluddin menandasi.