Guru Besar UGM Etty Indriati Beri Perspektif soal Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Liputan6.com, Jakarta - Gelar perkara terkait dugaan korupsi laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim, mantan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) terus menuai perhatian publik. Hari ini, Kamis (8/1/2026), sidang lanjutan perkara tersebut kembali berlangsung.

Menanggapi polemik tersebut, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus penulis buku Pola dan Akar Korupsi Prof Dr Etty Indriati memberikan perspektif mendalam mengenai urgensi kebijakan pengadaan Chromebook di masa pandemi COVID-19 sebagai salah satu alasan yang luput dibahas.

"Publik seringkali lupa bahwa kebijakan pembelian Chromebook diambil pada masa yang sangat krusial, yaitu saat pandemi COVID-19. Pengambilan keputusan dalam kondisi darurat merupakan hak prerogatif seorang menteri," ujar Etty melalui keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Dia menilai, pemilihan Chromebook secara antropologis dan fungsional sangat relevan untuk dunia pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang telah diterapkan di Amerika Serikat.

"Chromebook memungkinkan guru mengontrol kegiatan siswa secara real-time. Administrator juga memiliki kendali penuh, sehingga konten negatif seperti pornografi dan judi online bisa diblokir sejak awal. Ini keunggulan yang krusial untuk melindungi siswa," ucap Etty.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap keterbatasan perangkat tersebut.

"Kelemahannya memang butuh internet kuat dan tidak didesain untuk program berat seperti edit video atau gaming. Tapi untuk standar pendidikan dasar, ini sangat memadai," kata Etty.

Etty mengatakan, hal yang paling dikhawatirkan adalah dampak jangka panjang jika sebuah kebijakan yang sah secara administratif terus dipersoalkan di ranah hukum tanpa bukti yang kuat. Ia mengingatkan adanya potensi pelemahan inovasi di tingkat eksekutif apabila pemangku kebijakan takut dikriminalisasi.

"Kalau kebijakan seperti ini dipermasalahkan tanpa dasar yang jelas, orang akan takut berinovasi. Bahayanya, tidak akan ada perubahan baik karena pejabat eksekutif dihantui ketakutan dalam mengambil keputusan," terang Etty.

Dia menjelaskan, sebagai pakar yang mendalami pola korupsi, dirinya menyederhanakan parameter dalam melihat kasus ini. Baginya, kunci utama tindak pidana korupsi ada pada pembuktian aliran dana (follow the money).

"Buat saya sesederhana itu, jika tidak ada aliran dana yang masuk ke Nadiem Makarim, maka tidak ada korupsi. Ini adalah kebijakan yang merupakan hak dan tanggung jawab Menteri. Jangan sampai energi bangsa habis untuk mempermasalahkan kebijakan yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan pribadi bagi pengambil keputusan," pungkas Etty.

Ia berharap program Chromebook tetap dilanjutkan karena nilai manfaatnya bagi digitalisasi pendidikan, sembari memastikan pengawasan tetap fokus pada integritas anggaran, bukan pada penghambatan inovasi kebijakan.