Cegah Perkawinan Sedarah, Kemenhut Perkuat Pertukaran Satwa untuk Jaga Populasi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong kestabilan ekosistem hutan dengan mendukung kegiatan pertukaran satwa antar lembaga konservasi. Langkah ini diasosiasikan sebagai upaya menjaga keragaman genetik satwa.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pertukaran satwa guna meminimalisir adanya perkawinan sedarah (inbreeding) dan meningkatkan keberlanjutan populasi.

"Satwa di lembaga konservasi adalah barang milik negara yang harus dikelola bersama untuk kepentingan keberlanjutan dan peningkatan populasi," terang Raja, melansir Antara, Rabu (7/1/2026).

Menhut Raja Juli telah melakukan pertemuan dengan beberapa pemegang kebijakan seperti Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, serta Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan tim untuk membahas hal ini.

Ia menekankan pentingnya pusat data nasional (database) satwa di seluruh lembaga konservasi untuk mengetahui jumlah individu dan kebutuhan masing-masing lembaga.

Langkah ini dilakukan agar pertukaran satwa dapat terlaksana secara teratur dan terencana melalui mekanisme antar lembaga.

Selain itu, adanya database ini berfungsi untuk menekan jumlah angka perkawinan sedarah serta penurunan keanekaragaman genetik.

"Dengan data yang terintegrasi, kita bisa tahu lembaga mana yang surplus dan mana yang membutuhkan fresh blood," kata Raja Juli.

Menhut Raja mengantisipasi pengaturan jumlah individu di setiap lembaga konservasi harus dilakukan dengan cermat. Pendataan harus tetap berjalan tanpa mengganggu kesejahteraan satwa.

Aktivitas pertukaran atau pelepasan satwa harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah, termasuk analisis DNA dan kelayakan sebelum rilis.

Ia berharap, kebijakan ini dapat memperkuat peran konservasi antara pelestarian individu di habitat aslinya  (in situ) dengan pelestarian satwa di luar habitat aslinya (ex situ).

Menurutnya, kesejahteraan satwa (animal welfare) tetap menjadi prioritas dan berdasarkan kajian ilmiah serta pengawasan genetik.

"Animal welfare tetap menjadi prioritas. Setiap rilis atau pertukaran harus berbasis kajian ilmiah dan genetik yang ketat," tutup Raja.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyeimbangkan pembangunan fisik dan keberlanjutan di lingkungan IKN yang dibangun sebagai wilayah Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Fasilitas pendukung dikembangkan agar dapat memperkuat ekosistem kawasan IKN," ujar Kepala Ototita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai skema pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, melansir Antara, Selasa 6 Januari 2026.

Dia menjelaskan, pengembangan fasilitas pendukung tersebut agar IKN seimbang antara pembangunan fisik dan keberlanjutan terkain lingkungan.

"Salah satu pengembangan fasilitas pendukung, Otorita IKN melakukan penataan dan pembenahan kawasan glamping dan target kawasan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal," terang Basuki.

Penataan kawasan galmping tersebut dilakukan guna tidak menganggu karakter alam sekitar, sekaligus tetap fungsional dan tertata. Diharapkan juga untuk memperkuat citra IKN melalui pendekatan ekologi dan kualitas ruang hidup yang lebih baik.

"Fasilitas kawasan glamping juga dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan akomodasi, sekaligus menjadi bagian pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan IKN, dan juga merupakan bagian strategi pembangunan kawasan yang terintegrasi," papar Basuki.

"Kawasan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh tamu, pekerja, maupun pemangku kepentingan yang membutuhkan hunian sementara dengan fasilitas yang memadai," sambung dia.