Pemprov Kalsel Tunggu Hasil Audit Kementerian Lingkungan Hidup soal Perusahaan Tambang Diduga Sebabkan Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menunggu hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap beberapa perusahaan, terutama tambang batu bara, yang diduga ikut memperparah banjir di berbagai daerah di provinsi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel M Syarifuddin menyatakan tengah melakukan audit untuk mengetahui  apakah aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut turut memberikan dampak lingkungan yang memperparah kondisi banjir, selain dari faktor curah hujan.

"KLH melakukan audit lingkungan terhadap dampak lingkungan yang diduga disebabkan beberapa perusahaan selain karena hujan," ujar Syarifudin melansir Antara, Selasa (6/1/2025).

"Kenapa banjir bisa sampai terjadi, apakah ada dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan, ini akan kami tindaklanjuti tetapi menunggu audit KLH," sambung dia.

Ia menambahkan, Pemprov sudah menyiapkan langkah-langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

"Untuk penanganan darurat, pemerintah daerah sudah menyediakan dapur umum di posko pengungsian di beberapa titik, ini paling diperlukan warga terdampak," ucap Syarifudin.

Terkait dengan banjir yang belum surut berhari-hari, ia menyambut baik wacana Kementerian Sosial (Kemensos) yang memberikan bantuan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak jika dibutuhkan.

Namun, menurut Syarifudin, bantuan huntara ini masih melihat kondisi lapangan.

Pemprov Kalsel masih menetapkan status siaga banjir serta terus memantau kondisi lapangan sampai banjir benar-benar surut.

Tak hanya itu, ia bersama para pihak juga menyambangi korban untuk membantu proses pemulihan psikososial para korban dan meninjau dapur umum saat para relawan memasak untuk dibagikan kepada pengungsi serta  korban yang masih bertahan di rumah masing-masing.

Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Fasiol Nurofiq saat meninjau banjir di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar pada 30 Desember 2025 menyatakan, akan segera mengaudit beberapa perusahaan khususnya tambang di Kalses yang diduga ikut andil menyebabkan bencana banjir dan sudah mendata beberapa perusahaan yang diduga melanggar terkait llingkungan.