KUHP dan KUHAP Baru Mulai Berlaku Hari Ini, Kompolnas Klaim Akan Awasi Pasal yang Dikhawatirkan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim merespons mulai berlakunya KUHAP dan KUHP yang baru sejak hari ini.

Menurut dia, Kompolnas merujuk pada tugas pokok dan fungsinya akan mengawasi Polri dalam melaksanakan landasan dari payung hukum tersebut. 

"Pengawasan Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum pidana oleh Polri dengan KUHP dan KUHAP Baru," kata Yusuf melalui keterangan diterima, Jumat (2/1/2026). 

Menurut Yusuf, untuk berlakunya KUHAP, hal itu memerlukan aturan pelaksana dahulu yang nantinya berbentuk Perpres atau Peraturan Pemerintah.

"KUHAP sendiri tentu perlu aturan pelaksana dlm bentuk PP dan Perpres," jelas dia.

Yusuf memastikan, Kompolnas akan mengawasi semua beleid yang menjadi kekhawatiran publik. Salah satu yang dicatat Yusuf, adalah delik unjuk rasa (unras) tanpa pemberitahuan.

"Kompolnas akan pantau dan awasi delik-delik yang menjadi kekhawatiran masyarakat, salah satunya delik unras tanpa memberitahukan," kata dia.

Sebagai informasi, delik tersebut berada pada pasal 256 KUHP. Mereka yang melanggar diancam dengan pidana 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp10 juta sepanjang aksi pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan dan dianggap mengganggu ketertiban umum.

Namun demikian, secara terpisah, Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, pernah menyambaikan bahwa semangat baru yang didorong dalam setiap beleidnya adalah paradigma reintegrasi sosial.

Maksudnya adalah, kata Prof Eddy, hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara saat ancaman hukuman dari pasal yang dilanggar kurang dari lima tahun. Namun sebagai gantinya, lanjut dia, mereka akan disanksi dengan hukuman pengawasan di luar penjara.

“Sebagai pengganti pidana penjara KUHP baru memperkenalkan dua alternatif utama. Pertama, seseorang yang melakukan tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, hakim menjatuhkan pidana pengawasan. Kedua, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 3 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial,” jelas Prof Eddy saat jumpa awak media dalam kuliah hukum bertajuk 'Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional' yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) di Jakarta, Selasa (23/12/2025).