PDIP Kritik Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Rakyat Bisa Marah Hak Demokrasinya Diambil

Liputan6.com, Jakarta - PDIP meyakini masyarakat akan marah bila wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dijalankan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, kemarahan bisa pecah lantaran hak demokrasi rakyat untuk memilih pemimpinnya diambil oleh elite-elite politik.

"Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya," kata Andreas kepada Liputan6.com, Selasa (30/12/2025).

Andreas menegaskan, dalam sistem demokrasi berlaku hukum yang tidak tertulis yaitu apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil Kembali.

"Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat," ujar dia.

Oleh karenanya, Andreas mengusulkan partai politik di DPR fokus pada perbaikan pemilihan langsung ketimbang mengambil hak demokrasi rakyat.

"Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat," tegas Andreas.

Meski demikian, Andreas bungkam ditanya sikap politik PDIP atas wacana tersebut. Dia memilih mengembalikan ke publik terkait polemik pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD

"Pertanyaan ini seharusnya diarahkan kepada rakyat, apakah rakyat mau hak memilih kepala daerah yang sudah diperoleh diambil kembali oleh elite-elite," tutup Andreas.

Sebagai informasi, Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Wacana tersebut kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran.

Menurut dia, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Diketahui, isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gagasan serupa juga sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kala itu Bambang Soesatyo (Bamsoet).