Bencana Jangan Dijadikan Ajang Serangan Politik, Elite Diminta Fokus Penanganan Korban

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic (ARSC) Dimas Oky Nugroho melontarkan kritik tajam terhadap fenomena saling serang antaraktor pemerintah dan politik di tengah penanganan bencana. Ia menilai, bencana justru dijadikan arena serangan politik yang tidak relevan dan berpotensi mengaburkan esensi utama, yakni kehadiran negara bagi rakyat terdampak.

“Ini bukan sekadar kritik penanganan bencana. Jika jernih, ini sudah mengarah serangan personal dan bau amis kepentingan atau rivalitas politik. Pemilu dan pilpres 2029 masih jauh, fokus kerja bantu Presiden dan pastikan pelaksanaan program, khususnya penanganan dampak bencana,” kata Dimas dalam diskusi jejaring Perkumpulan Kader Bangsa di Jakarta, Senin (15/12).

Dimas menyoroti derasnya serangan dan kritik terhadap sejumlah aktor pemerintah yang juga aktor politik di media sosial akhir-akhir ini. Ia menilai sejumlah kritik bernilai objektif namun di sisi lain banyak yang bemuatan politis dan hasil dari mobilisasi atau penggorengan buzzer-buzzer politik. Sehingga mengaburkan evaluasi substansial terkait respon dan penanganan bencana oleh negara.

"Mari lihat secara lebih tenang dan objektif kiprah pejabat publik, yang juga dari sono-nya adalah aktor-aktor politik, saat menyalurkan bantuan bencana di Sumatra. Bahwa ada di antara mereka, karena perannya, harus, dan dituding, melakukan pencitraan politik, saya pikir tak bisa dihindarkan. Tapi yang harus kita perhatikan fakta di lapangan bahwa masyarakat terdampak sangat butuh bantuan konkret, quick response dan massif dari negara, publik, parpol, pengusaha atau siapa saja yang dapat membantu mereka."

Dimas sepakat untuk menolak aksi-aksi pencitraan lebay para elite-elite politik. Namun, ia mengajak publik untuk lebih fokus memastikan dan mengawasi berjalannya upaya, tata kelola dan skala penyaluran bantuan kepada daerah dan korban bencana. Menurutnya ruang publik hari ini terlalu banyak membahas sisi drama politik receh yang sarat mobilisasi dan rivalitas antar elite.

"Kalau kita lihat polanya, ini bukan reaksi spontan netizen. Ada indikasi mobilisasi akun dan buzzer politik, dan itu sangat mungkin didorong kepentingan politik tertentu. Ada manuver pencitraan di sana, tapi kemudian bencana ditunggangi untuk menyerang antara kekuatan yang berkontestasi, meski pemilu dan pilpres masih jauh. Saran saya kita tolak aksi-aksi penggorengan seperti ini, tidak produktif, kan yang penting semua pihak menyadari kekeliruannya dan kembali fokus pada upaya penanganan bencana,” ujarnya.

Di sisi lain, Dimas melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kepala BNPB yang sempat menyebut kondisi di lapangan tidak sedarurat yang ramai di media sosial. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak relevan, tidak pantas, dan menunjukkan lemahnya respon aktor negara yang mestinya paling bertanggung jawab terhadap situasi bencana.

“Pernyataan seperti itu keliru dan berbahaya. Di saat kondisi bencana yang parah dan korban menunggu bantuan, justru muncul narasi yang mengecilkan situasi. Respons pimpinan BNPB lamban dan politically incorrect. Presiden saya harapkan bisa tegas menindak pejabat negara yang menangani bencana namun gagal dalam merespon situasi secara tepat dan benar", ujar Dimas.

Ia menegaskan, BNPB merupakan institusi krusial dalam penanganan bencana sehingga dituntut untuk responsif, sigap, akurat dalam bertindak, tapi juga aktif terbuka sekaligus berhati-hati dalam berkomunikasi ke publik.

"Kritik publik harus dan tetap diperlukan, khususnya terkait mekanisme dan perkembangan penanganan bencana. Publik jangan dibodohi dan disandera dengan perspektif nyinyir melulu melalui konten-konten receh, personal berbau rivalitas politik. Lebih baik berlomba hadirkan data dan koordinasi penanganan, serta pemenuhan jumlah bantuan untuk korban, termasukan kesigapan aktor dan institusi negara. Masyarakat juga ingin berpartisipasi memberikan bantuan kepada korban dan remote area, dan seterusnya," ujar Dimas.

“Aktor-aktor politik hari ini harus mampu menjadi negarawan, memastikan konsolidasi, rekonsiliasi, koordinasi dan implementasi, fokus mengawal program negara yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bukan malah bertarung pengaruh. Apalagi dalam situasi penanganan dan antisipasi bencana, agar bantuan cepat, tepat guna, dan tepat sasaran,” tutupnya.